Said Didu Sebut Dua Mantan Menteri Dalang Pelepasan 6 Juta Hektar Hutan

 

Repelita - Aktivis Muhammad Said Didu menyebutkan dua nama yang dinilainya bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Indonesia.

Kedua nama tersebut diungkapkan melalui sebuah unggahan di akun media sosial X milik pribadinya pada Senin 1 Desember 2025.

Dia menyatakan bahwa Zulkifli Hasan dan Siti Nurbaya Bakar merupakan dalang dari kondisi hutan Indonesia yang semakin berkurang.

Keduanya disebutkan melepas sekitar enam juta hektar kawasan hutan selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara itu menuliskan pernyataan tersebut langsung melalui akun media sosialnya.

Dia menyebutkan bahwa masing-masing menteri tersebut melepas hutan dengan luas sekitar tiga juta hektar selama masa jabatannya.

Pelepasan kawasan hutan dalam jumlah besar tersebut terjadi selama periode pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Tuduhan ini menambah daftar panjang kritik yang dilayangkan Said Didu terhadap berbagai kebijakan era pemerintahan tersebut.

Isu lingkungan dan kehutanan menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai analisis yang disampaikan oleh aktivis tersebut.

Pernyataan tersebut memicu kembali perdebatan mengenai tata kelola kehutanan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup nasional.

Luas hutan yang disebutkan mencapai enam juta hektar setara dengan puluhan kali luas wilayah ibukota negara.

Pelepasan kawasan hutan biasanya terkait dengan perubahan status kawasan untuk kepentingan non-kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan.

Dampak dari pelepasan kawasan hutan skala besar tersebut terhadap ekosistem dan biodiversitas nasional dinilai sangat signifikan.

Masyarakat lingkungan hidup telah lama menyoroti tingginya laju deforestasi dan alih fungsi kawasan hutan di berbagai wilayah Indonesia.

Pernyataan Said Didu ini diharapkan dapat mendorong pemeriksaan lebih mendalam terhadap kebijakan kehutanan periode sebelumnya.

Transparansi dalam pengelolaan kawasan hutan menjadi tuntutan berbagai pihak untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah saat ini diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan kehutanan yang telah diterbitkan.

Proses evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Berbagai pihak menanti klarifikasi resmi dari kedua nama yang disebutkan terkait dengan tuduhan yang dilayangkan tersebut.

Pernyataan melalui media sosial ini kembali mengingatkan publik mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Isu kehutanan dan lingkungan hidup tetap menjadi perhatian serius mengingat dampaknya yang luas bagi keberlanjutan kehidupan.

Pengawasan publik terhadap kebijakan kehutanan dinilai perlu ditingkatkan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga