Pemerhati Nilai Kasus Ijazah Palsu sebagai Prioritas, Sebut Dapat Berdampak Besar

 

Repelita - Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah menegaskan bahwa polemik mengenai dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo harus menjadi agenda prioritas penyelesaian.

Dalam pernyataannya kepada media pada Senin 1 Desember 2025, dia menyebutkan berbagai persoalan yang selama ini melibatkan nama mantan presiden tersebut semakin panas di ruang publik.

Rizal Fadillah menyatakan ada sejumlah kasus besar yang membelit mantan presiden ketujuh Republik Indonesia tersebut.

Dia menyebutkan rentetan masalah mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga dugaan praktik korupsi yang melibatkan lingkungan kekuasaan.

Kasus lain yang disebutkan adalah aktivitas tambang ilegal, penguatan politik dinasti, dan indikasi kecurangan dalam proses politik.

Isu pengkhianatan negara, pembengkakan utang, serta persoalan dokumen ijazah untuk bapak dan anak juga termasuk dalam daftar panjang tersebut.

Dugaan terkait keabsahan ijazah dinilai telah memasuki fase yang semakin serius dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Mengingat panjangnya proses dan telah memasuki tahap kriminalisasi maka kasus ini harus ditempatkan sebagai prioritas utama.

Status dokumen ijazah yang dinilai tidak asli diyakini akan segera terungkap melalui proses hukum yang transparan.

Rizal Fadillah juga memperkirakan adanya konsekuensi besar bagi mantan presiden beserta keluarganya jika dugaan tersebut terbukti benar.

Dia menyatakan bahwa setelah terkuaknya kepalsuan dokumen tersebut maka berbagai dampak susulan akan melanda keluarga mantan presiden.

Dampak tersebut dapat berasal dari kasus korupsi yang melibatkan para mantan menteri hingga pengelolaan dana pensiun yang tidak jelas.

Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan berada dalam situasi sulit yang mengharuskannya membuat keputusan tegas.

Presiden yang selama ini dinilai masih berhati-hati dalam bersikap tidak akan mampu memberikan perlindungan lebih lanjut.

Dia akan dihadapkan pada pilihan yang sangat jelas antara kepentingan rakyat banyak atau membela mantan presiden tersebut.

Rizal Fadillah mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan menekan penyelesaian kasus ini secara tuntas.

Kalangan akademisi, ulama, buruh, mahasiswa, hingga aktivis perempuan harus bergabung dalam gerakan bersama membongkar kepalsuan multidimensional.

Perjuangan tersebut harus dimulai dari pembuktian status dokumen ijazah yang selama ini menjadi bahan perdebatan publik.

Upaya mediasi dan wacana restorative justice yang sempat digulirkan dinilai bukan langkah tepat untuk menyelesaikan persoalan ini.

Gagasan mediasi tersebut telah mendapat penolakan keras dari berbagai pihak yang menginginkan proses hukum berjalan normal.

Restorative justice dianggap hanya akan menjadi wacana yang tidak menyentuh substansi permasalahan yang sebenarnya.

Tidak mungkin ada proses mediasi antara pelaku dengan mereka yang menjadi korban dari proses kriminalisasi yang terjadi.

Rizal Fadillah memaparkan tiga skenario penyelesaian kasus ini yang mungkin ditempuh oleh aparat penegak hukum.

Skenario pertama adalah penyelesaian melalui penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Opsi kedua adalah penggunaan hak deponering oleh Jaksa Agung untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Skenario ketiga adalah melanjutkan proses hingga persidangan dengan kemungkinan pemberian grasi, amnesti, atau abolisi oleh presiden.

Apapun skenario yang akan dipilih tidak akan menghentikan tuntutan publik untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut.

Hak deponering sekalipun tidak akan menyurutkan perjuangan masyarakat dalam membuktikan status kepalsuan dokumen ijazah.

Mantan presiden akan terus dikejar oleh tuntutan rakyat meskipun harus bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi sekalipun.

Rizal Fadillah juga menyoroti keterlibatan putra mantan presiden dalam isu serupa yang dinilai tidak dapat dipisahkan.

Dia menegaskan bahwa persoalan dokumen ijazah tersebut menyangkut kedua orang tersebut seperti hubungan antara ayah dan anak.

Karena itu yel-yel perjuangan yang berkembang di masyarakat adalah mengadili mantan presiden dan memakzulkan putranya.

Sangat sulit untuk menawar dan membungkam semangat masyarakat yang menginginkan kejelasan dalam persoalan ini.

Kedua orang tersebut dinilai telah bertindak semena-mena dengan membohongi dan menipu seluruh rakyat Indonesia secara sistematis.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga