
Repelita Jakarta - Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj secara terbuka menyebut kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas dan perguruan tinggi sebagai strategi licik Presiden Joko Widodo untuk melumpuhkan independensi kampus serta organisasi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa konsesi tambang itu sengaja dirancang sebagai jebakan politik agar lembaga-lembaga kritis kehilangan keberanian menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Said Aqil, setelah menerima izin tambang, ormas dan kampus akan terikat kepentingan ekonomi sehingga tidak lagi mampu mengkritik kerusakan lingkungan maupun praktik pengelolaan sumber daya alam yang merugikan rakyat.
Ia mengaku sempat menyambut baik wacana tersebut di awal.
Namun kini ia yakin jebakan itu jauh lebih berbahaya daripada manfaat yang ditawarkan.
Pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra tentang risiko penyanderaan independensi menjadi salah satu rujukan utama Said Aqil dalam mengkritik keras kebijakan ini.
Ia menilai pemerintah sedang mencoba menjinakkan suara-suara kritis dari kalangan akademisi dan organisasi keagamaan dengan iming-iming keuntungan ekonomi jangka pendek.
Said Aqil memperingatkan bahwa kampus dan ormas yang terjebak dalam konsesi tambang akan sulit lagi menjadi benteng moral rakyat kecil.
Ia menyerukan agar semua pihak tetap menjaga jarak aman dari tawaran yang dapat menggerus integritas dan kebebasan bersuara.
Kritik pedas ini semakin memperkuat narasi bahwa izin tambang ormas merupakan alat politik untuk membungkam kritik dari lembaga-lembaga yang selama ini vokal terhadap pemerintah.(.)
Editor: 91224 R-ID Elok

