[BREAKING NEWS] Anutin Bubarkan Parlemen Thailand di Tengah Perang Perbatasan, Kembali Serahkan Kekuasaan ke Rakyat

 Repelita Bangkok - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, langkah yang langsung disahkan oleh Raja Maha Vajiralongkorn melalui dekrit yang diterbitkan dalam Royal Gazette pada Jumat, 12 Desember 2025.

Keputusan ini memicu penyelenggaraan pemilihan umum lebih cepat, yang secara hukum wajib digelar antara 45 hingga 60 hari ke depan, sementara Anutin tetap memimpin pemerintahan dalam status sementara dengan kewenangan terbatas.

Pengumuman awal disampaikan Anutin melalui media sosial pada malam Kamis, di mana ia menyatakan, Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Langkah tersebut didorong oleh ketegangan dengan Partai Rakyat sebagai kelompok oposisi terbesar di parlemen, yang mengancam mengajukan mosi tidak percaya setelah perselisihan terkait amandemen konstitusi.

Juru bicara pemerintah Siripong Angkasakulkiat menjelaskan pada Jumat bahwa pembubaran ini tidak bisa dihindari karena sulit melanjutkan agenda legislatif di tengah konflik internal yang memanas.

Pada September lalu, Anutin sempat menyatakan rencana pembubaran parlemen di akhir Januari 2026 dengan pemilu digelar pada Maret atau April mendatang, namun situasi terkini justru mempercepat proses tersebut secara signifikan.

Anutin naik menjadi perdana menteri ketiga sejak Agustus 2023 setelah menarik Partai Bhumjaithai dari koalisi sebelumnya dan meraih dukungan Partai Rakyat dengan syarat-syarat ketat, termasuk komitmen untuk referendum amandemen konstitusi.

Ketika tuntutan oposisi tidak terpenuhi, pemimpin Partai Rakyat Natthaphong Ruengpanyawut menyatakan pada Kamis malam bahwa Partai Bhumjaithai telah melanggar kesepakatan, dan kami telah berupaya mendorong reformasi melalui suara oposisi.

Pembubaran parlemen ini berlangsung di tengah hari keempat bentrokan bersenjata sengit di perbatasan Thailand-Kamboja, yang telah menewaskan minimal 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya di lebih dari selusin titik konflik.

Anutin menegaskan pada Rabu bahwa operasi militer di wilayah perbatasan tidak akan terganggu oleh dinamika politik ini, termasuk pertukaran tembakan artileri berat di beberapa lokasi.

Ketidakstabilan politik berkepanjangan ini semakin membebani ekonomi Thailand, negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara, yang menghadapi tantangan seperti tarif impor dari Amerika Serikat, tingginya utang rumah tangga, serta rendahnya tingkat konsumsi domestik.(.)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga