Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Rekomendasi DPR dan Temuan BPK Rp4,08 Triliun Diabaikan, Kerja Sama JICT-Hutchison Tetap Berjalan

Kerja Sama JICT–Hutchison Tetap Jalan Meski Negara Rugi Rp4,08 Triliun

Repelita Jakarta - Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kerjasama Jakarta International Container Terminal dengan Hutchison Ports dari Hong Kong diduga diabaikan secara terstruktur dan masif.

Salah satu poin utama dari tujuh saran Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II pada tahun 2015 adalah penghentian total kerjasama antara JICT dan Hutchison.

"Pansus lahir karena banyak kejanggalan dalam perpanjangan kuasa operasi JICT. Semua pihak sudah dipanggil, baik pemerintah maupun swasta. Tapi sampai sekarang, setelah 10 tahun, kerja sama itu tetap berjalan," ungkap Pengurus Perkumpulan Pensiunan JICT, Ermanto Usman.

Panitia Khusus tersebut bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit dengan pendekatan investigatif sebelum rekomendasi resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Laporan audit BPK yang diterbitkan tahun 2018 menyatakan bahwa kerjasama JICT dengan Hutchison telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp4,08 triliun.

"Ini dua institusi negara yang paling penting dari sisi hukum ketatanegaraan. DPR menggunakan hak angket, BPK melakukan audit investigasi. Tapi dua-duanya seolah tidak ada artinya," tegas Ermanto dalam sebuah podcast yang dikutip pada Senin, 15 Desember 2025.

Menurutnya, hingga akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, tidak terdapat satu pun tindakan nyata untuk membatalkan kerjasama dimaksud.

Padahal, pemerintah pernah mengirimkan surat kepada DPR yang menyatakan akan mengkaji rekomendasi dari Panitia Khusus tersebut.

"Surat dari Presiden Jokowi itu ada tapi berhenti di kata ‘dipelajari’. Tidak ada tindak lanjut," katanya.

Ermanto juga menyebutkan bahwa menurut estimasi Panitia Khusus, apabila kerjasama JICT-Hutchison tidak dilanjutkan, negara berpotensi memperoleh keuntungan antara Rp17 triliun hingga Rp25 triliun.

Akan tetapi, kerjasama tersebut tetap berlangsung meskipun telah terjadi pergantian direksi Pelindo II serta pergantian Menteri Badan Usaha Milik Negara dari Rini Soemarno menjadi Erick Thohir.

"Ini yang kami sebut sebagai pemerintah di atas pemerintah," tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

ads bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved