Repelita Yogyakarta - Masuknya puncak musim hujan periode November 2025 hingga Februari 2026 berpotensi memicu lonjakan bencana longsor dan banjir bandang di berbagai wilayah Indonesia akibat curah hujan ekstrem yang semakin intens.
Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada Prof. Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa kondisi atmosfer saat ini sangat mendukung terjadinya bencana hidrometeorologi berskala besar di daerah rawan.
Peristiwa tragis yang baru saja melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bukti nyata betapa rentannya kawasan pegunungan dengan lereng curam terhadap ancaman serupa.
Dwikorita menjelaskan bahwa kerapuhan geologi, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta aktivitas tektonik tinggi menjadi pemicu utama longsor dan aliran debris yang sangat mematikan.
Aliran material campuran lumpur, batu besar, kayu, dan sedimen dapat meluncur dengan kecepatan dahsyat saat hujan lebat mengguyur lereng pegunungan dalam waktu singkat.
Dampaknya sangat destruktif karena material tersebut mampu menghantam permukiman, jalan, dan infrastruktur vital hanya dalam hitungan detik.
Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai, kaki tebing, atau bawah lereng curam wajib meningkatkan kewaspadaan maksimal dan siap merespons peringatan dini dengan cepat.
Peringatan dini yang rutin dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika harus direspons dengan penguatan kapasitas masyarakat setempat agar evakuasi mandiri dapat dilakukan seketika.
Data BMKG menunjukkan bahwa bibit siklon tropis akan semakin aktif mulai Desember 2025 hingga Maret atau April 2026 terutama di belahan bumi selatan.
Wilayah selatan khatulistiwa seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, Maluku, serta Papua selatan masuk kategori siaga tinggi terhadap cuaca ekstrem.
Daerah-daerah tersebut harus belajar dari bencana Sumatera dan segera meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi potensi serupa.
Pemerintah daerah di wilayah rawan diminta segera melakukan pemetaan ulang zona bahaya serta membatasi aktivitas penduduk saat peringatan dini aktif.
Penyiapan jalur evakuasi yang aman serta tempat pengungsian sementara khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, difabel, ibu hamil, dan anak-anak menjadi prioritas mendesak.
Rencana kontinjensi darurat harus sudah tersedia lengkap dengan stok logistik untuk minimal tiga hingga enam hari pertama pasca-bencana.
Fasilitas pertolongan pertama, pengamanan dokumen penting warga, serta jaringan komunikasi cadangan juga wajib dipastikan berfungsi optimal.
Ketersediaan alat berat dan peralatan evakuasi di setiap kabupaten rawan menjadi kunci percepatan penanganan korban di lapangan.
Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BMKG, dan BNPB harus diperkuat termasuk kesiapan operasi modifikasi cuaca bila diperlukan untuk meredam intensitas hujan ekstrem.
Dwikorita menegaskan bahwa bencana Sumatera harus menjadi cambuk keras bagi semua pihak untuk meninggalkan pola mitigasi sesaat.
Pemulihan ekosistem hutan, penataan ruang berbasis risiko bencana, serta pengendalian ketat pemanfaatan lahan menjadi fondasi utama membangun ketahanan nasional terhadap bencana.
Hanya dengan pendekatan berbasis perlindungan lingkungan jangka panjang, Indonesia dapat mewujudkan peradaban yang lebih aman dan berkelanjutan di tengah ancaman perubahan iklim.
Semua pihak diminta bergerak cepat dan sinergis sebelum gelombang hujan ekstrem berikutnya kembali melumpuhkan wilayah rawan hidrometeorologi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
