Dugaan Pembalakan Liar Perparah Banjir Sumatera, Presiden Prabowo Terima Laporan Komprehensif

Repelita Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah memperoleh penjelasan mendalam mengenai faktor utama di balik banjir dahsyat serta tanah longsor yang menimpa berbagai kawasan di Pulau Sumatera selama beberapa minggu belakangan ini.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Negara di area Istana Kepresidenan di ibu kota, pada hari Selasa tanggal 2 Desember.

Menurut Muzani, Kepala Negara telah menerima ikhtisar lengkap tentang elemen-elemen yang memperburuk musibah tersebut, di antaranya indikasi kuat terkait kegiatan penebangan hutan secara sembarangan.

Dari berbagai rekaman gambar serta klip video yang diambil di lokasi kejadian, terlihat adanya timbunan batang kayu yang terbawa arus, dan diduga bukan merupakan hasil dari pohon yang tumbang karena hembusan angin kencang.

“Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” kata Muzani.

Penemuan semacam itu semakin memperkuat praduga mengenai adanya operasi penebangan liar yang lepas dari pengawasan.

“Kalau itu betul, itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali yang menyebabkan yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah,” ujarnya.

Muzani tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tindakan penegakan hukum yang bakal dilakukan oleh otoritas pemerintahan.

Sebelumnya, Kepala Negara Prabowo telah melakukan kunjungan langsung ke beberapa daerah yang terkena dampak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 1 Desember.

Di kawasan Padang Pariaman yang berada di Sumatera Barat, Presiden mengecek kondisi posko penampungan sementara di kompleks Perumahan Kasai Permai, termasuk memeriksa kualitas tenda pengungsian, fasilitas dapur umum, sampai dengan program pemulihan psikologis bagi masyarakat yang menjadi korban.

Kurang lebih seribu orang pengungsi masih berada di tempat itu, dengan mayoritas terdiri dari keluarga beserta anak-anak kecil.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa Presiden memberikan instruksi untuk mempercepat proses restorasi sarana dasar serta pelayanan masyarakat.

“Seluruh pihak saat ini sedang bekerja cepat untuk menormalisasi wilayah,” jelas Teddy.

Dia menambahkan bahwa upaya pembukaan jalur transportasi, perbaikan struktur jembatan, pemulihan pasokan energi listrik, hingga peningkatan akses air minum yang higienis sedang dilakukan dengan intensif.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia memastikan sedang melakukan pendalaman terhadap asal-usul kayu gelondong yang ikut terseret oleh banjir.

“Sedang penyelidikan,” kata Brigjen Pol. Moh. Irhamni.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tengah melakukan pelacakan mendalam.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa kayu yang tersapu air bisa berasal dari beragam asal, mulai dari pohon yang sudah lapuk, tumbang secara alamiah, penebangan yang sah, hingga kegiatan tidak sah seperti pemalsuan dokumen Pengelolaan Hutan Alam Terpadu atau penebangan liar.

“Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir,” ujarnya.

Proses pendalaman disebutkan akan dilakukan secara komprehensif.

Unit Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat beberapa kejadian penebangan liar di wilayah yang sama-sama terdampak musibah banjir.

Di Aceh Tengah pada bulan Juni tahun 2025, ditemukan aktivitas penebangan di luar zona yang diizinkan dengan bukti berupa 86,60 meter kubik kayu tidak sah.

Sementara di Solok yang berada di Sumatera Barat pada bulan Agustus tahun 2025, terdeteksi penebangan tanpa persetujuan dengan bukti 152 batang kayu, dua unit alat berat penggali, serta satu unit buldoser.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa aksi tidak sah sering kali disembunyikan melalui pemalsuan dokumen Pengelolaan Hutan Alam Terpadu atau penggunaan identitas pihak ketiga.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk segera membentuk kelompok penyelidik independen guna memastikan sumber kayu yang menabrak permukiman penduduk selama banjir.

“Kami mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri dari mana kayu itu, kenapa bisa hanyut di dalam bencana? Apakah ada pelanggaran? Apakah ada illegal logging? Dan siapa pelakunya?” ucapnya.

Banjir serta tanah longsor telah menerjang berbagai wilayah di Sumatera, mencakup Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, sampai dengan Sumatera Barat termasuk Padang Pariaman dan Kota Solok.

Ribuan penduduk terpaksa meninggalkan rumah mereka sementara, sementara berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan, mulai dari jembatan hingga sistem distribusi listrik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga