Nasir Djamil: Permintaan Bantuan Aceh ke UNDP dan UNICEF Wajar, Solidaritas Kemanusiaan Tak Boleh Dicegah

Repelita Jakarta - Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memberikan tanggapan atas inisiatif Pemerintah Provinsi Aceh yang secara resmi meminta dukungan dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti UNDP dan UNICEF untuk pemulihan pascabencana banjir serta longsor.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh, Muhammad Nasir Djamil, menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak mengandung hal yang istimewa.

"Sebenarnya surat itu tidak ada yang luar biasa," kata Nasir Djamil kepada wartawan pada Selasa 16 Desember 2025.

Menurutnya, kedua lembaga internasional itu memang rutin menjalankan program tahunan di Aceh.

"Oleh karena itu, sangat wajar kalau pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu," ujarnya.

Nasir Djamil menekankan agar surat tersebut dilihat dari sudut kemanusiaan semata tanpa dibawa ke ranah politik untuk menyerang pemerintah pusat.

“Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor," kata Nasir Djamil.

Ia mengharapkan pemerintah pusat dapat memahami langkah Aceh dan memfasilitasi solidaritas dari berbagai pihak.

“Solidaritas kemanusiaan antar warga negara tidak mungkin dicegah. Pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur dibantu oleh saudara-saudaranya setanah air dan juga dari luar negeri," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga memandang inisiatif tersebut sebagai upaya mempercepat bantuan bagi warga terdampak.

"Dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat," kata Dave.

Ia mengakui bahwa UNDP dan UNICEF sering terlibat dalam misi kemanusiaan di daerah bencana.

"Namun, penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," ujar Dave.

Prioritas utama harus tetap pada pemulihan kehidupan masyarakat Aceh secara aman dan berkelanjutan.

"Komisi I DPR RI menekankan agar seluruh upaya pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Dave Laksono menyatakan komitmen Komisi I untuk mengawasi dan mendukung kolaborasi tersebut melalui fungsi diplomasi parlemen.

"Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi," kata dia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga