Serangan Rilis Negatif Dinilai Upaya Adu Domba Terhadap Sufmi Dasco

Repelita Jakarta - Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir menilai maraknya press release negatif yang menyasar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merupakan upaya terencana untuk menciptakan kegaduhan dan mempertentangkan politisi senior Gerindra itu dengan kalangan media online.

Saya menilai press release negatif yang dibuat oleh orang tertentu yang diduga mempunyai motif untuk membenturkan antara Wakil Ketua DPR RI dengan media online ini sangat berbahaya. Menurut saya ini harus ditelusuri karena ini jelas berbahaya dan membuat kegaduhan di masyarakat, tegas Mukhsin Nasir dalam pernyataan resminya pada Jumat, 12 Desember 2025.

Ia mengkhawatirkan jika dibiarkan, serangan berita negatif tersebut akan terus berlanjut dan semakin masif menargetkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu pimpinan tertinggi lembaga legislatif.

Mukhsin meminta seluruh insan pers lebih waspada terhadap press release yang sengaja dirancang untuk mengadu domba antara pejabat negara dengan media.

Saya meminta kepada rekan-rekan media untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi isu sensitif soal Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad karena diduga ada motif untuk membenturkan antara media dengan kader Gerindra tersebut. Padahal sejatinya antara pejabat negara dalam hal ini DPR RI dan media merupakan mitra yang strategis, jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah media online menerima press release berjudul Fenomena Takedown Link Media Meredam Isu dengan Tawaran Transaksional yang menyebut praktik penghapusan berita tentang Sufmi Dasco Ahmad, termasuk yang menyangkut keluarga, dilakukan melalui jalur transaksional di luar mekanisme resmi Dewan Pers.

Pengamat Media Litbang Demokrasi Purbo Satrio menyatakan bahwa praktik takedown sepihak memang sering dilakukan tokoh politik untuk meredam isu sensitif dengan menawarkan dana kepada pemilik media non mainstream.

Bung Dasco salah satu tokoh yang royal membelanjakan dananya untuk kepentingan takedown berita. Teman-teman media sudah banyak yang tahu, ujar Purbo.

Menurut Purbo, permintaan penghapusan tidak hanya berita negatif, tetapi juga pemberitaan positif yang mengangkat istri dan anak Sufmi Dasco Ahmad karena pihak keluarga tidak ingin terekspos publik.

Dewan Pers sendiri kembali menegaskan pada 2 Desember 2025 bahwa setiap permintaan penghapusan berita wajib melalui mekanisme resmi hak jawab, koreksi, atau mediasi di Dewan Pers, bukan langsung kepada media dengan tawaran transaksional.

Tidak bisa orang yang keberatan langsung meminta media men-takedown berita. Itu tidak dibenarkan, tegas perwakilan Dewan Pers.

Mukhsin Nasir menyerukan agar semua pihak menghentikan praktik yang dapat merusak hubungan simbiosis mutualisme antara DPR dan media sebagai pilar demokrasi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga