Bupati Samosir dan HKBP Tolak Bantuan CSR PT TPL Perusak Lingkungan

Repelita Jakarta - Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengeluarkan surat edaran yang secara tegas melarang semua perangkat daerah menerima bantuan atau program tanggung jawab sosial perusahaan dari entitas yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.

Surat edaran bernomor 23 Tahun 2025 tersebut ditandatangani pada 28 November 2025 dan secara khusus menyebut larangan penerimaan bantuan dari PT Toba Pulp Lestari serta PT Aqua Farm Nusantara.

Kebijakan ini bertujuan menjaga integritas aparatur pemerintah daerah serta mencegah kesan adanya keberpihakan terhadap perusahaan tertentu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Immanuel Sitanggang membenarkan keberadaan surat edaran tersebut.

Ia menjelaskan bahwa arahan bupati ditujukan kepada organisasi perangkat daerah, camat, serta kepala desa agar tidak menerima dana CSR dari perusahaan yang dianggap berdampak negatif pada lingkungan.

Larangan juga mencakup penerbitan rekomendasi atau dukungan terhadap aktivitas usaha yang berisiko merusak ekosistem.

Selain itu, perangkat daerah diwajibkan menerima dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat mengenai kegiatan yang berpotensi membahayakan lingkungan sesuai kewenangan masing-masing.

Kebijakan serupa sebelumnya pernah diterapkan Vandiko saat menolak bantuan dari PT Toba Pulp Lestari pada bencana banjir bandang di Kecamatan Harian tahun 2023 serta Kecamatan Simanindo tahun 2024.

Sikap tegas yang sama ditunjukkan oleh Huria Kristen Batak Protestan melalui seruan moral yang dikeluarkan pada 2 Desember 2025.

Ephorus HKBP Pdt Victor Tinambunan menandatangani imbauan tersebut yang mengajak seluruh pendeta serta jemaat gereja untuk menolak bantuan dari pihak mana pun yang terlibat dalam aktivitas perusakan lingkungan, termasuk PT Toba Pulp Lestari.

Gereja dengan sekitar 6,5 juta anggota ini menegaskan komitmen tanpa kompromi untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan serta menegakkan hukum secara adil demi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian ciptaan Tuhan.

Victor menyatakan bahwa bencana ekologis di wilayah Sumatera Utara, Aceh, serta Sumatera Barat bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Oleh karena itu, HKBP menolak segala bentuk kerjasama yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis.

Gereja ini tetap berkomitmen menjadi suara kenabian yang tegas menentang praktik-praktik yang mengancam kelestarian alam dan kehidupan manusia.

Imbauan tersebut juga menyerukan solidaritas tulus kepada korban bencana tanpa mengorbankan nilai moral serta kesaksian iman gereja.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga