Bencana Sumatra: Panggung Pencitraan Pejabat di Tengah Duka Rakyat

 

Penulis : Rina Syafri

Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra—Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh—telah menelan ratusan korban jiwa dan melumpuhkan tiga provinsi. Di tengah penderitaan rakyat, yang muncul bukan kepedulian nyata, melainkan panggung politik penuh simbol. Berikut poin-poin kritik terhadap perilaku para pejabat dan politisi:

1. Beras untuk Kamera

Datang dengan memikul karung beras hanya untuk difoto. Publik muak karena bantuan seharusnya disalurkan secara sistematis, bukan dijadikan properti pencitraan.

2. Rompi Anti Peluru

Menggunakan rompi anti peluru seakan-akan sedang menuju medan perang. Padahal masyarakat Sumatra adalah korban bencana, bukan ancaman bersenjata.

3. Foto Pencitraan

Berpose di lokasi bencana, menjadikan tragedi sebagai latar pencitraan. Foto-foto itu lebih terlihat sebagai bukti kehadiran demi politik, bukan bukti kepedulian.

4. Air Mata Drama Korea

Ada pejabat yang sebelumnya meremehkan dengan berkata kondisi “mencekam” hanya di media sosial. Namun setelah datang ke lokasi, justru menangis di depan kamera seperti drama Korea. Kontradiksi ini membuat publik semakin muak.

5. Doa Politik di Tengah Duka

Di saat rakyat berduka, masih ada pejabat yang melontarkan doa politik agar seorang tokoh nasional menjadi presiden seumur hidup. Sikap ini terasa menjilat kekuasaan, bukan menunjukkan empati.

6. Prioritas APBN yang Membingungkan

Ketika sebuah pesantren roboh, langsung diusulkan renovasi masuk APBN. Sementara ribuan korban di Sumatra masih berjuang tanpa kepastian bantuan jangka panjang. Publik bertanya: mengapa bangunan lebih cepat diprioritaskan daripada nasib ribuan warga yang kehilangan rumah.

7. Jawa-Sentris dan Rasa Anak Tiri

Perhatian pemerintah dianggap lebih besar ke pusat kekuasaan di Jawa. Sumatra sering diperlakukan seperti anak angkat—disayang ketika dibutuhkan suara saat pilpres dan pileg, tetapi diabaikan ketika bencana melanda.

8. Rame di Media Sosial

Pantauan Drone Emprit menunjukkan sentimen publik penuh kritik: isolasi wilayah, lemahnya koordinasi, hingga akar kerusakan ekologis yang tak pernah ditangani serius. Publik menilai respons pemerintah tidak sebanding dengan besarnya penderitaan rakyat.

9. Yang Dibutuhkan Rakyat

Masyarakat Sumatra tidak butuh panggung politik. Yang dibutuhkan adalah distribusi bantuan cepat dan merata, koordinasi antar lembaga yang jelas, kebijakan jangka panjang untuk memulihkan kerusakan ekologis, serta empati yang diwujudkan dalam kerja nyata.

Bencana seharusnya menjadi momentum persatuan, bukan ajang pencitraan. Jika politisi benar-benar ingin dihargai, berhentilah menjadikan penderitaan rakyat sebagai latar panggung. Kepedulian tidak perlu ditunjukkan dengan kamera, tetapi dengan kerja nyata.

Baca Juga