Banjir Sumatera Banjiri Ketidakadilan: Pemerintah Lamban, Jawa-Sentris, dan Tambang Sawit Jadi Biang Kerok Ekologis

 

Repelita Sumatera - Pendiri perusahaan pemantauan media Drone Emprit serta Media Kernels Indonesia bernama Ismail Fahmi merilis temuan mendalam mengenai respons masyarakat terhadap musibah alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat akibat siklon tropis Senyar sejak akhir November 2025.

Dalam laporannya yang dipublikasikan pada 1 Desember 2025 melalui platform resmi pers.droneemprit.id, Ismail menyoroti bagaimana hujan deras memicu banjir bandang dan longsor, tetapi reaksi publik lebih menekankan pada rasa ketidakpuasan terhadap mekanisme penanganan dari otoritas pusat.

Analisis tersebut mencakup periode 25 hingga 29 November 2025, di mana volume diskusi daring mencapai lebih dari seratus ribu sebutan dengan ratusan juta interaksi, terutama melalui platform X yang dulu dikenal sebagai Twitter beserta TikTok.

Kerugian di lapangan sangat signifikan, termasuk ratusan korban meninggal dunia, ribuan rumah rusak, infrastruktur vital seperti jalan raya nasional dan jembatan yang terputus, serta puluhan kecamatan yang terisolir sepenuhnya dari bantuan luar.

Temuan data ini tidak hanya menggambarkan dampak fisik, melainkan juga mengungkap lapisan emosi masyarakat yang dipenuhi kekecewaan atas dugaan ketimpangan dalam alokasi sumber daya negara.

Sentimen negatif di ruang digital mencapai kisaran tiga puluh lima hingga empat puluh enam persen, didorong oleh isu penolakan pemerintah untuk mengklasifikasikan kejadian ini sebagai darurat tingkat negara.

Selain itu, muncul tudingan mengenai pendekatan yang terlalu berfokus pada Pulau Jawa dalam kebijakan mitigasi bencana, sementara wilayah luar seperti Sumatera dirasa kurang mendapat prioritas yang setara.

Publik juga menyoroti izin operasi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit sebagai faktor utama degradasi lingkungan yang memperburuk kerentanan terhadap banjir.

Persepsi bahwa Sumatera sering diabaikan karena bukan bagian dari pusat kekuasaan semakin kuat, dengan tagar seperti Save Orang Utan Tapanuli menjadi simbol protes terhadap penebangan hutan secara besar-besaran.

Masyarakat mulai memandang musibah ini bukan semata-mata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai konsekuensi dari kebijakan ekologis yang merugikan jangka panjang.

Terdapat perbedaan mencolok antara liputan di media konvensional daring dengan narasi yang beredar di jejaring sosial.

Pemberitaan di situs berita cenderung menonjolkan aspek positif, seperti pengerahan helikopter milik Tentara Nasional Indonesia untuk evakuasi, kunjungan langsung dari presiden, serta pengiriman bantuan logistik dalam jumlah puluhan ton, dengan sekitar enam puluh persen nada optimis.

Sebaliknya, di platform sosial, gambaran lebih suram dengan cerita warga yang terperangkap tanpa akses komunikasi, kekurangan bahan bakar, pemadaman listrik berkepanjangan, dan daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan karena keterbatasan jalur darat.

Peta interaksi di X mengidentifikasi empat kelompok utama diskusi, mulai dari pengumuman resmi pemerintah tentang prakiraan cuaca dan arahan evakuasi, hingga dukungan masyarakat melalui doa serta penggalangan dana.

Kelompok media lebih fokus pada penyebab seperti siklon dan kerusakan hutan, sementara aktivis dan warga kritis menyoroti tuduhan kejahatan lingkungan serta ketidakadilan politik.

Meskipun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyalahkan siklon tropis Senyar sebagai pemicu curah hujan ekstrem, opini publik menolak penjelasan itu sebagai satu-satunya alasan.

Sebaliknya, narasi ekologis mendominasi, dengan organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyebut banjir sebagai akibat campur tangan manusia.

Anggota Komisi Delapan Dewan Perwakilan Rakyat menambahkan bahwa adanya kayu gelondongan yang hanyut menandakan aktivitas penebangan ilegal di hulu sungai.

Tagar seperti Save Orang Utan Tapanuli semakin memperkuat tuntutan audit terhadap izin usaha tambang dan sawit.

Ribuan pengguna membagikan rekaman dari satelit, drone, serta foto yang menunjukkan perubahan drastis pada penutupan lahan di zona rawan.

Dalam opini kolektif, kejadian ini lebih merupakan banjir akibat keputusan kebijakan daripada sekadar curah hujan berlebih.

Di tengah keterbatasan akses, inisiatif warga muncul sebagai bentuk solidaritas mandiri.

Donasi dari masyarakat meningkat secara tajam, sementara netizen menyusun peta lokasi korban yang terjebak untuk memudahkan penyelamatan.

Organisasi seperti Palang Merah Indonesia, Muhammadiyah Disaster Management Center, serta lembaga keagamaan bergerak lebih gesit di beberapa lokasi dibandingkan respons pemerintah daerah.

Tagar Pray For Sumatera tidak hanya sebagai ungkapan simpati, melainkan alat untuk memobilisasi bantuan darurat secara kolektif.

Ini mencerminkan apa yang disebut sebagai solidaritas organik, di mana masyarakat mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya ditangani oleh institusi negara dalam situasi kritis.

Meskipun ada kritik atas kelambatan di jalur darat, pemerintah pusat sebenarnya telah mengerahkan upaya udara secara intensif untuk menjangkau area yang lumpuh total.

Akses ke Sibolga dan sebagian Tapanuli sempat terblokir karena jalan nasional rusak parah, sehingga evakuasi hanya mungkin melalui angkutan udara.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mobilisasi pasukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mempercepat distribusi bantuan.

Ini termasuk penggunaan helikopter pencarian dan penyelamatan untuk pengangkutan korban serta penyebaran paket bantuan dari udara.

Pengiriman pangan seperti puluhan ton beras dan ribuan ton minyak goreng dilakukan melalui pesawat angkut dari pusat.

Operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah terdampak.

Data ini menjadi salah satu pendorong sentimen positif di media daring, dengan mayoritas liputan memuji koordinasi cepat dalam operasi udara.

Bahkan di jejaring sosial yang cenderung skeptis, gambar helikopter dan petugas yang menyelamatkan warga berhasil meningkatkan dukungan, khususnya di platform video seperti YouTube dan TikTok.

Desakan dari kelompok sipil, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Daerah semakin kuat agar pemerintah menetapkan status darurat nasional, mengingat skala korban dan kerusakan memenuhi kriteria undang-undang.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan bahwa syarat-syarat seperti jumlah korban jiwa yang mencapai ratusan dan isolasi wilayah luas telah terpenuhi.

Menteri Dalam Negeri menanggapi dengan penjelasan bahwa evaluasi sedang dilakukan, sementara presiden terus memantau melalui kunjungan dan instruksi langsung.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan korban meninggal dunia mencapai ratusan jiwa hingga awal Desember 2025, dengan ribuan pengungsi yang membutuhkan bantuan segera.

Kritik dari organisasi lingkungan menekankan bahwa banjir ini merupakan peringatan keras atas degradasi hutan, di mana debit sungai meningkat drastis akibat hilangnya daya serap alam.

Dosen hukum lingkungan dari universitas terkemuka menyebut bahwa kejadian ini memenuhi definisi bencana nasional karena melibatkan kerusakan lintas provinsi dan akar penyebab antropogenik.

Dari postingan di akun X @infomitigasi pada 25 November 2025, diungkapkan bahwa minimnya eksposur berita tentang banjir di Tapanuli Tengah dan Sibolga mencerminkan kurangnya kepedulian masyarakat luar Jawa terhadap bencana di wilayah tersebut.

Dalam unggahan tersebut, ditegaskan bahwa segitiga penanggulangan bencana bergantung pada masyarakat sebagai dasar, diikuti pemerintah dan sektor usaha, namun respons lokal sering kali terbatas.

Sementara itu, akun @indepenSumatera pada 30 November 2025 menyoroti ketimpangan dengan menyatakan bahwa kekayaan alam Sumatera dieksploitasi untuk kepentingan nasional yang lebih banyak mengalir ke Jawa, tetapi penanganan bencana terkesan lambat dan kurang prioritas.

Postingan itu menambahkan bahwa wajah Jawa-sentris pemerintah semakin terlihat jelas, dan kemerdekaan wilayah mungkin menjadi solusi untuk kesejahteraan yang lebih baik.

Di akun @nonunyang pada 28 November 2025, seorang pengguna mengungkapkan kekecewaan atas lambatnya bantuan, dengan hujan nonstop selama dua minggu menyebabkan banjir parah, longsor, serta pemadaman listrik dan air, sementara bantuan hanya bergantung pada inisiatif warga.

Unggahan tersebut menanyakan apakah pemerintah ingin melihat Sumatera tenggelam sepenuhnya, dengan keluarga pengguna terdampak langsung di daerah rendah dan tinggi.

Secara keseluruhan, laporan Ismail Fahmi menunjukkan bahwa bencana di Sumatera mengungkap krisis ekologis yang telah lama menumpuk, lemahnya tata ruang, serta izin lahan yang berfungsi seperti bom waktu.

Ini juga mencerminkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat, di mana penolakan status darurat nasional menjadi simbol ketimpangan.

Selain itu, terdapat krisis infrastruktur yang membuat masyarakat takut terisolir tanpa pasokan dasar, serta krisis komunikasi di mana media menyajikan narasi positif sementara realitas warga berbeda.

Pada akhirnya, meskipun air banjir membanjiri wilayah Aceh dan Sumatera, isu ketidakadilan justru mendominasi percakapan masyarakat luas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga