Repelita Makassar - Nama Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional setelah kemunculannya di area konflik tanah Tanjung Bunga yang melibatkan kepentingan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Perwira berpangkat bintang dua itu terekam berada di sekitar lahan milik PT Hadji Kalla saat proses yang disebut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.
Meski demikian, Pengadilan Negeri Makassar dengan tegas membantah pernah mengeluarkan perintah eksekusi atas tanah tersebut.
Achmad Adipati lahir pada 6 Februari 1968 dan saat ini menduduki jabatan Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat dengan tugas khusus di Otorita Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2023.
Sebelumnya, ia bertugas sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III KSAD di bidang komunikasi sosial yang menuntut kemampuan diplomasi tinggi.
Lulusan Akademi Militer tahun 1990 ini menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Chartered Management Institute, Inggris, pada 2007.
Karier militernya berkembang pesat dari Letnan Dua hingga Mayor Jenderal pada 2023.
Achmad Adipati dikenal sebagai ahli intelijen dengan pengalaman luas di berbagai misi internasional.
Ia pernah bertugas di Vietnam, Yordania, Australia, Korea Selatan, dan Kanada.
Posisi penting lainnya termasuk Komandan Kontingen Garuda UNIFIL di Lebanon.
Achmad juga mengikuti kursus prestisius seperti Combined Defence Intelligence Research Course di Australia serta Command and Staff Operations Law Course di Inggris.
Penghargaan yang diraih mencakup Medali UNIFIL Lebanon, Wing Kehormatan Pasukan Khusus Airborne 911 Kamboja, dan Piagam Veteran Perdamaian Republik Indonesia.
Ia pernah meraih predikat penulis esai terbaik dalam buku Harus Bisa yang diterbitkan lingkungan TNI.
Kehadiran Achmad Adipati di Tanjung Bunga langsung memicu tudingan keterlibatan aparat dalam sengketa sipil.
“Saya hadir untuk memastikan tidak ada unsur TNI selain satuan kewilayahan (Kodim/Koramil) yang terlibat dalam sengketa itu,” ujarnya pada Jumat, 10 November 2025.
Achmad menegaskan posisinya berada di luar pagar pembatas dan bukan di dalam zona eksekusi.
“Tempat saya berdiri itu bukan di lokasi eksekusi, tapi di luar pagar,” tegasnya.
Klarifikasi ini diberikan untuk menjawab foto-foto yang beredar luas di masyarakat.
Sengketa Tanjung Bunga melibatkan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk atas lahan 164.151 meter persegi.
Jusuf Kalla sendiri mendatangi lokasi dan menyatakan kemarahan atas upaya penguasaan paksa.
Humas Pengadilan Negeri Makassar Wahyudi Said membantah adanya tindakan eksekusi atau konstatering dari lembaga mereka.
“Belum pernah ada tindakan eksekusi terhadap obyek yang diklaim PT Hadji Kalla. Termasuk konstatering pun belum dilakukan,” kata Wahyudi Said.
Kasus ini semakin menarik perhatian karena melibatkan tokoh nasional dan perusahaan besar.
Achmad Adipati sebagai perwira aktif dengan rekam jejak intelijen menjadi sorotan utama.
Kehadirannya dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk pengawasan resmi.
Namun bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan tentang netralitas institusi militer.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kontroversi seputar konflik agraria di kawasan premium Makassar.
Achmad Adipati tetap pada pendirian bahwa tugasnya hanya memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh anggota TNI.
Karier gemilangnya di bidang diplomasi dan intelijen internasional menjadi latar belakang yang membuat namanya cepat dikenali publik.
Kasus Tanjung Bunga kini tidak hanya soal tanah, tapi juga tentang batas kewenangan aparat di tengah sengketa sipil.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
