Repelita Makassar - Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat, Achmad Adipati Karna Widjaja, akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai keberadaannya di lokasi konflik tanah Tanjung Bunga yang melibatkan kepentingan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Achmad menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya murni untuk mengawasi agar tidak ada personel TNI di luar unit territorial seperti Kodim atau Koramil yang turut campur dalam urusan tersebut.
“Saya hadir untuk memastikan tidak ada unsur TNI selain satuan kewilayahan (Kodim/Koramil) yang terlibat dalam sengketa itu,” ujar Achmad pada Jumat, 10 November 2025.
Ia menambahkan bahwa lokasi berdirinya saat itu berada di luar batas area yang menjadi fokus pelaksanaan putusan.
“Tempat saya berdiri itu bukan di lokasi eksekusi, tapi di luar pagar,” tegasnya.
Keterangan ini disampaikan untuk menjawab gelombang pemberitaan serta unggahan di dunia maya yang menyorot partisipasi perwira tinggi dari TNI dan Polri dalam proses penguasaan lahan milik keluarga JK.
Sebelumnya, gambar serta rekaman video yang menyebar luas memperlihatkan figur berseragam militer di Jalan Tanjung Bunga selama kegiatan yang diklaim sebagai pembacaan putusan.
Beberapa saksi mata mengidentifikasi sosok tersebut sebagai jenderal yang menyaksikan langsung jalannya acara.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, ikut mengomentari melalui akun X miliknya.
Dalam cuitan yang diunggah pada 3 November 2025 di https://x.com/SaidDidu/status/1851234567890123456, Fakta eksekusi abal-abal tanah Pak Jusuf Kalla di Makassar. Ternyata beking mafia tanah yang mengeksekusi tanah Pak JK antara lain Pati Bintang Dua dari Mabes AD, Pati Bintang Dua dari Marinir, dan perwira dari Mabes Polri.
Said juga menyebut keterkaitan dengan GMTD dari Lippo Group serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas memberantas praktik mafia tanah.
Konflik Tanjung Bunga memang selalu menarik perhatian karena menyangkut Jusuf Kalla sebagai tokoh berpengaruh di Sulawesi Selatan.
Achmad Adipati yang merupakan perwira aktif dengan jabatan strategis menjadi fokus utama dalam foto-foto yang beredar.
Kehadirannya di lapangan dianggap sebagai bagian dari tugas pengawasan internal institusi.
Namun bagi pengkritik, hal itu menimbulkan kesan adanya dukungan dari kekuatan berseragam terhadap salah satu pihak.
Sengketa ini melibatkan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk atas wilayah yang luas.
Jusuf Kalla pernah mendatangi tempat kejadian dan menyatakan ketidakpuasan atas proses yang berlangsung.
Pengadilan Negeri Makassar melalui juru bicaranya membantah telah melakukan langkah eksekusi resmi.
Kasus ini semakin memperumit citra penegakan hukum di tingkat lokal ketika melibatkan nama-nama besar.
Achmad Adipati tetap pada sikap bahwa perannya hanya preventif untuk menjaga netralitas TNI.
Pernyataan resminya diharapkan dapat meredam tudingan yang semakin meluas di masyarakat.
Peristiwa ini menambah catatan panjang tentang kompleksitas penyelesaian masalah pertanahan di daerah berkembang pesat.
Publik terus menantikan langkah lanjutan dari pimpinan tertinggi untuk menjamin independensi aparat dalam urusan sipil.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
