Skema Barter Nikel dengan Whoos: Jurus Hindari Utang Anak Cucu

 

Repelita Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji strategi baru untuk menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, senilai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar 118 triliun rupiah, tanpa membebani generasi mendatang.

Opsi perpanjangan tenor hingga 50 tahun melalui skema Real Estate Investment Trust menuai kritik karena berpotensi mewariskan utang kepada anak cucu.

Pakar perkeretaapian dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Edi Nursalam, mengusulkan skema barter berbasis Sumber Daya Alam, khususnya nikel, sebagai langkah strategis untuk melunasi utang secara lebih cepat dan bertanggung jawab.

Edi menilai pendekatan REIT membawa risiko moral tinggi karena utang tetap akan terbawa hingga puluhan tahun, sementara pendekatan barter memungkinkan penyelesaian dalam jangka lima hingga sepuluh tahun.

Dia menekankan bahwa skema ini menunjukkan kemandirian pemerintah dalam menyelesaikan tanggung jawab finansial, sejalan dengan semangat pembangunan infrastruktur strategis nasional.

Tantangan utama dari tenor pendek adalah kebutuhan likuiditas yang sangat besar dalam waktu singkat, sehingga diperlukan mekanisme alternatif agar pembayaran tetap lancar.

Menurut Edi, solusi realistis adalah memanfaatkan cadangan nikel Indonesia sebagai alat tukar, mengingat Indonesia memiliki 17,7 miliar ton nikel dan nilai ekspornya mencapai 126,5 triliun rupiah sepanjang 2024.

China, sebagai konsumen terbesar nikel global untuk industri baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat, menjadi mitra ideal dalam skema barter ini.

Dalam mekanismenya, biaya proyek Whoosh dibagi menjadi biaya prasarana dan biaya sarana-operasional. Biaya infrastruktur seperti rel, jembatan, terowongan, dan stasiun utama dibarter dengan nikel, sementara biaya sarana-operasional ditanggung oleh konsorsium sesuai proyeksi bisnis.

Dengan mekanisme ini, utang Whoosh dapat dilunasi maksimal dalam sepuluh tahun, atau idealnya lima tahun, sesuai nilai nikel yang diperdagangkan.

Skema barter juga membuka peluang pendanaan pembangunan tahap lanjut kereta cepat hingga Surabaya, yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar 500 triliun rupiah, dengan 70 persen dialokasikan untuk prasarana.

Edi menghitung, pemerintah cukup menyediakan produksi nikel senilai 35 triliun rupiah per tahun selama sepuluh tahun, kurang dari 30 persen total ekspor nikel nasional, sehingga tidak membebani APBN.

Skema barter nikel dinilai sebagai jalan keluar yang praktis, efisien, dan bermartabat, sekaligus menghindarkan generasi mendatang dari beban utang sambil mendukung pembangunan infrastruktur masa depan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga