Kereta Cepat Jakarta Bandung Bukan Kebutuhan, Bebani Keuangan Publik dan Prioritas Transportasi Nasional

 

Repelita Jakarta - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh lebih merupakan keinginan Presiden Joko Widodo ketimbang kebutuhan mendesak masyarakat dalam kerangka prioritas pembangunan nasional.

Ia menilai, keputusan untuk memaksakan proyek tersebut membuat keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terbebani cicilan utang besar yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat sistem transportasi publik di berbagai daerah.

“Pembangunan KCJB adalah keinginan Presiden Joko Widodo, bukan kebutuhan masyarakat, sehingga muncul pro dan kontra saat ini. Apalagi setelah PT KAI harus mengangsur utang Rp 2,2 triliun pada tahun 2025,” ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu, 9 November 2025.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu menilai, kebutuhan utama Indonesia, terutama di Pulau Jawa, bukanlah memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya, melainkan memperkuat konektivitas antarmoda transportasi dari wilayah perkotaan hingga pedesaan.

Menurutnya, rencana memperluas proyek kereta cepat ke Surabaya sebaiknya tidak dimaknai sebagai prioritas, karena kebutuhan yang lebih mendesak adalah peningkatan layanan transportasi publik yang terjangkau dan merata.

“Kebutuhan vital saat ini adalah penguatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel lama, peningkatan layanan angkutan antarkota dalam provinsi, serta perbaikan jaringan jalan sampai ke pelosok desa,” jelas Djoko.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia tidak seharusnya terpusat di Pulau Jawa, sebab kemajuan infrastruktur di wilayah tersebut sudah jauh lebih pesat dibandingkan pulau lainnya.

“Infrastruktur transportasi di Jawa sudah jauh lebih maju dibanding di luar Jawa. Kemajuan itu terlihat dari meningkatnya konektivitas di berbagai sektor,” ungkapnya.

Djoko mencontohkan, jaringan jalan tol dari Merak hingga Surabaya bahkan sudah mencapai Probolinggo dan secara nyata meningkatkan mobilitas orang dan barang dengan waktu tempuh yang lebih efisien dibandingkan jalur nasional.

Namun, ia menilai tantangan terbesar justru terletak pada lemahnya integrasi antarmoda transportasi di kawasan perkotaan, pedesaan, dan permukiman, yang menyebabkan sistem transportasi belum berjalan optimal.

“Masalah utama yang belum terpecahkan adalah integrasi antar moda transportasi. Karena itu, percepatan pembenahan sistem angkutan umum harus menjadi agenda mendesak,” ujarnya.

Djoko juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga pendekatan pembangunan infrastruktur seharusnya lebih merata dan tidak hanya berorientasi pada kepadatan penduduk semata.

“Kalau semangatnya membangun NKRI, maka pembangunan infrastruktur dan transportasi harus diarahkan ke luar Jawa. Prinsip pemerataan dan pengembangan wilayah harus menjadi dasar, bukan sekadar mengikuti jumlah populasi,” tegasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga