Ribut Tambang Buat Kursi Ketum PBNU Gus Yahya Digoyang

 Repelita Jakarta - Ketegangan internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mencapai titik didih ketika kelompok ulama senior dalam struktur Syuriyah mengeluarkan ultimatum tegas terhadap pemimpin tertinggi organisasi tersebut, memaksa adanya perubahan cepat di puncak hierarki kepemimpinan yang selama ini dianggap stabil.

Dokumen resmi hasil musyawarah para kiai sepuh yang digelar pada 20 November 2025 secara eksplisit menuntut pengunduran diri dari posisi pimpinan utama dalam rentang waktu singkat, yakni tiga hari sejak diterimanya keputusan tersebut, dengan ancaman pemecatan sepihak jika tidak dipatuhi.

Alasan utama yang disebutkan mencakup dugaan keterlibatan dalam kegiatan yang dianggap menyimpang dari prinsip inti organisasi, termasuk undangan terhadap figur yang terkait erat dengan kelompok internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan utama yang dipegang teguh oleh jemaah.

Selain itu, isu pengelolaan sumber daya alam seperti konsesi pertambangan menjadi pemicu retaknya hubungan antar elite, di mana persaingan kepentingan diduga memanaskan situasi hingga memicu manuver politik internal yang melibatkan berbagai fraksi.

Rais Aam organisasi tersebut, yang bertindak sebagai penandatangan utama dokumen, juga mengambil langkah lanjutan dengan mencabut penunjukan penasihat khusus di bidang hubungan luar negeri, sebuah posisi yang dianggap strategis untuk diplomasi global, dan surat edaran ini disebarkan luas ke seluruh cabang domestik maupun internasional untuk memastikan kepatuhan struktural.

Keputusan ini merujuk langsung pada ketentuan internal organisasi, termasuk anggaran dasar yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, sehingga diharapkan dapat menjaga integritas tanpa melibatkan intervensi eksternal yang tidak perlu.

Di pihak lain, pimpinan utama yang dimaksud menolak keras tuntutan tersebut dengan alasan legitimasi yang diperoleh dari forum tertinggi organisasi dua tahun lalu, di mana ia terpilih secara demokratis oleh perwakilan daerah yang kini justru menjadi benteng pertahanan utamanya.

Pertemuan darurat dengan perwakilan wilayah yang digelar pada 22 November 2025 hingga dini hari berikutnya menghasilkan konsensus bulat untuk mempertahankan status quo, dengan peserta menyatakan kekecewaan potensial jika ada pengunduran diri yang dianggap prematur dan merugikan kelanjutan program jangka panjang.

Dalam pernyataannya pada 23 November 2025, ia menekankan bahwa tidak ada dasar kuat yang membenarkan langkah mundur, karena amanah yang diterima adalah untuk masa jabatan penuh lima tahun, dan ia justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membersihkan informasi keliru yang beredar di kalangan anggota dasar.

Forum silaturahmi dengan puluhan ulama di markas pusat pada hari yang sama memperkuat posisi ini, di mana peserta sepakat bahwa segala perubahan harus melalui mekanisme muktamar sebagai wadah sah, bukan inisiatif parsial yang berpotensi memecah belah.

Katib Aam organisasi menambahkan bahwa seluruh elemen harus menjaga kelengkapan kepengurusan hingga akhir periode, yang tinggal kurang lebih satu tahun lagi, untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar.

Sekretaris Jenderal organisasi, dalam pernyataannya pada 24 November 2025, menyerukan ketenangan di kalangan anggota sambil menekankan bahwa penyelesaian sepenuhnya berada di tangan ulama senior, dengan imbauan agar menghindari spekulasi yang hanya memperburuk situasi internal.

Ia juga menegaskan kewajiban taat pada hierarki, khususnya otoritas Syuriyah yang mencakup Rais Aam dan wakil-wakilnya, serta menjanjikan pengumuman resmi sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang patut diikuti.

Tokoh senior yang memiliki ikatan historis kuat dengan organisasi ini, mantan pejabat tinggi pemerintahan, menganalisis bahwa akar konflik lebih dalam terkait perebutan kendali atas aset tambang, sebuah isu material yang ironisnya bertentangan dengan citra keagamaan yang selama ini diusung.

Dalam wawancaranya, ia menyatakan keterkaitan batin meski kini berstatus non-struktural, dan menyoroti alasan dokumen seperti dukungan terhadap elemen pro-konflik di Timur Tengah serta ketidakjelasan keuangan sebagai pemicu permukaan.

Namun, ia menilai situasi ini merugikan citra organisasi secara keseluruhan, karena pimpinan yang terpilih melalui muktamar menolak pemecatan administratif yang hanya ditandatangani oleh sebagian pengurus harian.

Perbedaan wewenang antara era pendiri dengan aturan modern juga disebut, di mana posisi tertinggi kini terikat ketat oleh peraturan dasar, sehingga perlawanan bisa berujung pada sengketa hukum internal yang berkepanjangan.

Ia secara terbuka mengungkapkan rasa malu atas perebutan tambang sebagai inti masalah, di mana fraksi berbeda saling klaim, bahkan melibatkan penolakan tanda tangan dari pejabat kunci yang memihak salah satu sisi.

Secara historis, organisasi ini pernah bersinergi dengan kelompok Islam moderat lain untuk mendorong reformasi pengelolaan sumber daya melalui lembaga yudikatif tertinggi, termasuk penangkapan pelaku korupsi, tapi kini justru terjebak dalam persaingan serupa.

Ia menyarankan agar pemerintah, terutama instansi hukum, menahan diri dari komentar dini untuk menghindari tuduhan memihak, mengingat peran sentral organisasi sebagai pilar stabilitas keagamaan dan nasional.

Solusi damai melalui mediasi internal direkomendasikan, mengingat sisa masa jabatan yang singkat, sehingga muktamar mendatang bisa menjadi penutup yang harmonis tanpa meninggalkan luka abadi bagi umat.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga