Politikus Nasdem Sebut Rezim Jokowi Jahat, PSI: Bukannya Dulu Dukung?

 

Repelita Palu - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali membalas keras sindiran politisi Nasdem yang menyebut pemerintahan Joko Widodo jahat karena membangun banyak bendungan yang hingga kini tidak berfungsi optimal.

Menurut Ali, tuduhan tersebut menunjukkan ketidakpahaman dasar mengenai mekanisme pengambilan kebijakan dan pelaksanaan teknis di pemerintahan.

Ia menjelaskan bahwa Presiden hanya bertugas menetapkan kebijakan strategis sementara urusan perencanaan dan pelaksanaan teknis sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum serta instansi pelaksana di daerah.

"Bukankah dulu Fraksi Nasdem juga bagian dari koalisi pendukung Pak Jokowi?" tanyanya saat ditemui wartawan di Palu, Sulawesi Tengah, pada Rabu (19/11/2025).

Ali menegaskan bahwa pembangunan bendungan tidak bisa selesai sekaligus dalam satu periode karena memerlukan tahapan mulai dari perencanaan balai, koordinasi dengan gubernur, hingga pembangunan jaringan irigasi tersier dan lahan persawahan.

Ia mempertanyakan mengapa Jokowi yang dijadikan sasaran tuduhan jahat padahal menteri terkait dan anggota DPR yang menyetujui anggaran juga turut bertanggung jawab.

"Kenapa kok Jokowi yang disebut jahat? Mungkin anggota DPR belum belajar cara kerja pemerintahan," ujarnya dengan nada menyindir.

Ali menambahkan bahwa proyek infrastruktur berskala besar memang tidak bisa dirampungkan secara instan karena melibatkan banyak tahap yang saling berkaitan.

Karena Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan warisan Jokowi, maka bendungan-bendungan tersebut akan segera difungsionalkan sepenuhnya.

Ia pun mendesak Fraksi Nasdem yang dulu ikut menyetujui anggaran proyek-proyek itu untuk aktif mengawal kelanjutannya hingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Tugas DPR adalah mengawasi dan menyuarakan agar pembangunan yang sudah disetujui dilanjutkan sampai fungsional," tegasnya.

Pernyataan Nasdem sebelumnya disampaikan anggota Komisi V DPR Mori Hanafi dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum di Gedung DPR pada Senin (17/11/2025).

Mori menyebut pemerintahan sebelumnya jahat karena membangun infrastruktur megah tanpa memastikan efektivitas dan manfaat langsung bagi rakyat.

Di Nusa Tenggara Barat saja, setidaknya lima bendungan yang diresmikan era Jokowi hingga kini belum bisa dimanfaatkan karena belum dilengkapi jaringan irigasi.

Bendungan tersebut antara lain Tanju yang diresmikan tahun 2018, Mila tahun 2019, Bintang Bano dan Beringin Sila tahun 2022, serta Tiu Suntuk tahun 2024.

Sementara Bendungan Meninting yang mulai dibangun sejak 2020 hingga sekarang masih dalam proses pengerjaan.

Mori meminta Kementerian PU lebih selektif dalam merencanakan lima belas bendungan baru di era Prabowo agar tidak terulang kasus bendungan megah tapi tak berfungsi.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga