Polda Metro Akui Pegang Ijazah Asli Jokowi Jadi Barang Bukti, Tak Bisa Dibuka Publik di Sidang KIP

 

Repelita Jakarta - Sidang sengketa informasi publik yang digelar Komisi Informasi Pusat pada Senin 17 November 2025 antara kelompok Bongkar Ijazah Jokowi melawan lima badan publik membawa fakta baru ke permukaan.

Kelompok pemohon yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis menghadapi Universitas Gadjah Mada, KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, serta Polda Metro Jaya sebagai termohon.

Majelis hakim yang dipimpin Rospita Vici Paulyn secara khusus meminta penjelasan dari perwakilan Polda Metro Jaya mengenai keberadaan ijazah asli milik mantan Presiden Joko Widodo.

"Untuk ijazah asli (Jokowi) saat ini berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses hukum," jawab perwakilan Polda Metro Jaya di hadapan majelis.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh dokumen yang diminta pemohon telah menjadi barang bukti dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Dokumen-dokumen tersebut mencakup salinan ijazah asli, hasil pindai berwarna, transkrip nilai, kartu hasil studi, laporan tugas akhir, surat tugas, hingga dokumen yudisium.

Karena statusnya sebagai barang bukti, seluruh arsip itu dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak dapat dibuka untuk publik saat ini.

Majelis kemudian mendalami perbedaan penamaan antara dokumen yang diminta pemohon dengan barang bukti yang disita penyidik.

Sebagai contoh, pemohon meminta SK Yudisium, sementara dokumen yang ada di berkas penyidikan tercatat dengan istilah lain.

"Kalau dalam permohonan disebut barang bukti yang disita adalah daftar nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda," jelas perwakilan Polda Metro Jaya merespons pertanyaan majelis.

Penjelasan ini menegaskan bahwa dokumen-dokumen terkait pendidikan Joko Widodo di UGM kini sepenuhnya berada di bawah kendali penyidik untuk keperluan proses hukum yang sedang bergulir.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga