Oligarki Didukung Mafia Tanah Rampas Lahan JK: Said Didu Ajak Rakyat Tak Diam Saja

 

Repelita Makassar - Seorang mantan pejabat tinggi di lingkungan badan usaha milik negara yang bernama Said Didu turut menyuarakan pendapatnya mengenai dugaan pengambilalihan lahan secara paksa yang menimpa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebuah peristiwa yang kian menjadi sorotan karena melibatkan tokoh nasional dan potensi ketidakadilan dalam pengelolaan aset tanah.

Pendapat tajam dari Said Didu disampaikan melalui unggahan di platform media sosial X miliknya, di mana ia menyoroti eskalasi perilaku tidak bermoral dari kelompok penguasa ekonomi besar yang didukung oleh jaringan ilegal di sektor properti.

Menurut analisisnya, kejadian ini menjadi bukti nyata atas praktik kejam yang dilakukan oleh para pengusaha raksasa, yang semakin terbuka karena adanya kolaborasi erat dengan elemen-elemen kriminal yang mengendalikan transaksi tanah di berbagai daerah.

Fakta KEBIADABAN Oligarki didukung mafia tanah.

Unggahan tersebut diposting pada Kamis, 6 November 2025, melalui akun https://x.com/msaid_didu/status/1986338033910837686, dan langsung menuai perhatian luas karena langsung menyinggung kasus spesifik yang melibatkan figur berpengaruh di pemerintahan sebelumnya.

Mantan wapres @Pak_JK pun tanahnya dirampas.

Said Didu tidak hanya mengungkap fakta tersebut, tetapi juga mengajak masyarakat untuk merenungkan respons kolektif terhadap ancaman semacam ini, yang bisa merusak fondasi keadilan sosial dan hak kepemilikan rakyat biasa.

Apakah kita diam melihat kebiadaban mereka ?

Pertanyaan retoris ini menjadi panggilan untuk aksi, di mana ia menekankan bahwa sikap pasif hanya akan memperkuat posisi para pelaku yang merasa kebal hukum, sementara korban seperti mantan pemimpin negara pun tak luput dari jaringan mereka.

Sebagai info bhw perusahaan yg merampok tanah Pak JK tsb adalah anak perusahaan Lippo.

Informasi tambahan ini menunjukkan keterkaitan dengan entitas bisnis besar yang memiliki cabang di wilayah pengembangan properti, yang diduga menggunakan berbagai cara untuk mengklaim lahan historis milik keluarga Jusuf Kalla di kawasan strategis kota ini.

Sebelumnya, isu penguasaan lahan seluas lebih dari seratus enam puluh empat ribu meter persegi milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia tersebut telah memicu kemarahan publik, terutama karena lokasinya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, yang dibeli sekitar tiga dekade lalu dari pewaris kerajaan setempat.

Jusuf Kalla sendiri menyatakan kekecewaan mendalam atas dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan yang melibatkan pihak pengembang bernama PT Gowa Makassar Tourism Development, yang merupakan bagian dari jaringan usaha terkait grup properti terkenal.

Tindakan pengusiran dan pengembangan tanpa izin yang diduga terjadi di area tersebut, tepat di seberang pusat hiburan terkenal, semakin memperburuk situasi dan menimbulkan tuntutan agar lembaga penegak hukum bertindak imparsial tanpa memihak pada kepentingan komersial sempit.

Kasus ini tidak hanya mengancam hak pribadi, tetapi juga mencerminkan pola luas di mana aset negara dan rakyat sering menjadi korban rekayasa administratif yang melibatkan berbagai lapisan birokrasi dan swasta, sehingga memerlukan intervensi cepat dari pemerintah pusat untuk mencegah eskalasi serupa di masa depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga