Repelita Jakarta - Presiden ke-2 RI Soeharto resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2025.
Merespons penganugerahan itu, anak-anak dan cucu Soeharto serta Ibu Tien menggelar acara syukuran keluarga.
Acara syukuran tersebut diunggah oleh Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto melalui akun Instagram @titieksoeharto pada 10 November 2025, menampilkan momen kebersamaan keluarga besar Soeharto.
Titiek menuliskan dalam narasinya bahwa enam anak dan cucu Soeharto berkumpul untuk memperingati penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi ayahandanya, Jenderal Besar HM Soeharto, serta mendoakan almarhum dengan Alfatihah.
Dalam unggahan tersebut terlihat 19 foto, termasuk foto Titiek bersama lima saudara kandungnya dan para tamu undangan, serta pigura foto Soeharto dengan piagam dan penghargaan lain.
Salah satu foto menampilkan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut, anak sulung Soeharto, sedang memotong tumpeng nasi kuning sebagai bagian dari tradisi syukuran.
Diketahui Soeharto dan Ibu Tien memiliki enam anak, yakni Siti Hardijanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.
Cucu-cucu Soeharto juga hadir, termasuk Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, serta sejumlah tamu penting seperti Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono.
Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025), dan penganugerahan diterima secara langsung oleh ahli warisnya, Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana.
Gelar pahlawan diberikan Soeharto karena dianggap menonjol sejak masa kemerdekaan, termasuk perannya sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta yang memimpin pelucutan senjata Jepang di Kota Baru pada 1945.
Penganugerahan gelar ini memicu kritik publik terkait rekam jejak Soeharto selama 32 tahun masa kepresidenannya, khususnya soal pelanggaran hak asasi manusia.
Menanggapi kritik tersebut, Tutut menyatakan perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam negara demokrasi.
“Masyarakat Indonesia kan macam-macam ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar-wajar saja,” kata Tutut, dikutip dari tayangan Kompas TV.
Ia menambahkan bahwa yang terpenting adalah melihat apa yang dilakukan Soeharto sejak muda hingga wafatnya, yang menurutnya semua demi masyarakat Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

