LBHI Soroti Penjarahan di Lokasi Bencana: Warga Bertahan Hidup, Pemerintah Lamban Bertindak

Repelita - Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyoroti fenomena penjarahan yang terjadi di wilayah terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra sebagai konsekuensi langsung dari ketidakoptimalan penanganan pemerintah.

Perwakilan LBH Medan Irvan dalam konferensi pers virtual pada Minggu 30 November menegaskan bahwa aksi pengambilan barang dari gudang Bulog dan gedung lainnya murni dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih.

Dia menekankan bahwa masyarakat terdampak bencana terpaksa mengambil langkah darurat tersebut semata-mata bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup di tengah minimnya bantuan yang sampai.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Edy Kurniawan menjelaskan bahwa penjarahan muncul sebagai bentuk respons alamiah manusia ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi dalam situasi darurat.

Distribusi bantuan yang lambat dan tidak merata dinilai semakin memperburuk kondisi psikologis serta meningkatkan kepanikan di kalangan korban bencana.

Dia menyarankan pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mempercepat intervensi kemanusiaan di semua titik lokasi yang membutuhkan pertolongan segera.

Edy menegaskan bahwa meskipun secara hukum tindakan penjarahan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana namun konteksnya dalam situasi darurat bencana harus dipahami secara berbeda.

Dia mendesak pemerintah untuk sementara waktu mengesampingkan pendekatan hukum pidana terhadap warga yang terlibat dalam aksi pengambilan barang kebutuhan pokok.

Fokus utama menurutnya harus diarahkan pada percepatan distribusi logistik dan berbagai kebutuhan mendesak lainnya ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi.

Perwakilan LBH Medan menilai keraguan pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional mencerminkan ketidakseriusan dalam memandang persoalan kebencanaan.

Minimnya anggaran penanggulangan bencana dan ketidaksiapan fiskal pemerintah dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan jiwa rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Irvan menyatakan bahwa pemerintah pusat saat ini dinilai tidak memiliki perspektif yang memadai dan empati yang cukup terhadap penderitaan korban bencana di tiga provinsi tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga