Krisis Sudan Memuncak, Dunia Dikecam Gagal Selamatkan Jutaan Nyawa dari Kelaparan dan Kekejaman Etnis

 

Repelita Jakarta - Perang saudara yang berkecamuk di Sudan antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak April 2023 telah berubah menjadi bencana kemanusiaan yang menghancurkan, memaksa jutaan warga menghadapi kelaparan, kekerasan etnis, dan kehancuran layanan dasar secara masif.

Total lebih dari 11,5 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, dengan sekitar 8,8 juta mengungsi di dalam negeri, sementara sisanya melarikan diri ke negara tetangga seperti Chad dan Mesir, membawa trauma mendalam dan sangat sedikit bekal untuk bertahan hidup.

Krisis pangan mencapai titik kritis, dengan perkiraan 25 juta orang membutuhkan bantuan segera, dan laporan awal November 2025 mencatat kelaparan parah di wilayah terpencil seperti El Fasher dan Kadugli.

Fasilitas kesehatan hancur parah, lebih dari 80% tidak berfungsi, sehingga penyakit yang seharusnya bisa dicegah, termasuk kolera dan campak, menyebar dengan cepat. Diperkirakan lebih dari 522.000 anak telah meninggal akibat kekurangan gizi sejak awal konflik.

Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, menekankan bahwa dunia tidak dapat lagi mengabaikan krisis ini karena konsekuensinya akan sangat buruk jika penderitaan berlanjut tanpa respons yang nyata.

Pejabat PBB dan pengungsi melaporkan warga yang bertahan hidup dengan memakan daun, pakan ternak, dan rumput. Kekejaman etnis meningkat di Darfur, khususnya setelah RSF menguasai El Fasher, dengan laporan pembantaian, kekerasan seksual, dan serangan terhadap rumah sakit serta tempat ibadah.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) memperingatkan risiko pelanggaran etnis berskala besar di El Fasher meningkat setiap hari, sementara utusan Sudan meminta Dewan Keamanan PBB menyelidiki dugaan genosida di wilayah tersebut.

Respons internasional terhadap krisis ini masih jauh dari cukup, dengan pendanaan kemanusiaan PBB untuk Sudan 2025 baru terpenuhi sekitar 27% dari kebutuhan. Hambatan akses dan blokade memperparah kondisi, sehingga jutaan orang tetap dalam risiko.

Pakar PBB menyerukan aksi tegas, termasuk penghentian kekejaman massal, peningkatan pendanaan dan akses bantuan, serta pengaktifan penyelidikan independen untuk menegakkan akuntabilitas atas kejahatan perang dan pelanggaran kemanusiaan.

Rakyat Sudan membutuhkan aksi nyata, perlindungan, dan keadilan segera. Kegagalan komunitas internasional untuk bertindak sekarang akan meninggalkan noda permanen dalam sejarah kemanusiaan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga