Meski Prabowo Pasang Badan, KPK Tetap Harus Usut Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

 

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo menyatakan kesiapannya menanggung tanggung jawab untuk menuntaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang merugi triliunan Rupiah.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menegaskan bahwa pernyataan Prabowo tidak menghalangi aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menindaklanjuti dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan proyek Whoosh.

Saiful menambahkan bahwa masyarakat dan penegak hukum harus tetap mengawasi jalannya penyelidikan agar dugaan mark up proyek Whoosh tidak menguap meski ada pernyataan perlindungan dari pihak tertentu.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh mulai beroperasi penuh pada 2 Oktober 2023 dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2016 dengan nilai investasi mencapai 7,27 miliar Dolar AS atau setara Rp 118,37 triliun, termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar Dolar AS.

Empat BUMN Indonesia membentuk konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT KCIC.

Berdasarkan laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025 (unaudited), PT PSBI mencatat kerugian Rp 4,195 triliun pada 2024 dan merugi Rp 1,625 triliun sepanjang semester I-2025.

KPK telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh sejak awal 2025.

Jurubicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyelidikan sudah berjalan sejak awal tahun untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga