Korupsi Pertamina Berulang karena Kegagalan Penegakan Hukum Era Soeharto

Repelita Jakarta - Kasus-kasus korupsi di perusahaan minyak milik negara seperti Pertamina dianggap sebagai dampak langsung dari lemahnya penegakan hukum pada masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Pernyataan itu disampaikan Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Panda Nababan, dalam diskusi bertajuk Pro-Kontra Gelar Pahlawan Soeharto, di Kantor Pengurus Besar Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 9 November 2025.

Panda menyoroti kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo, dan menilai kegagalan Soeharto menindak tegas kasus tersebut menjadi preseden buruk yang terus memengaruhi praktik korupsi hingga saat ini.

Pertamina (terus berkasus) karena waktu Ibnu Sutowo diperiksa, sudah selesai diperiksa, sudah siap, tinggal diadukan ke pengadilan oleh Pak Harto tapi hilang, tidak ada, ujar Panda.

Ia menegaskan keputusan untuk tidak mengadili kasus besar saat itu menjadi inspirasi bagi koruptor generasi berikutnya.

Apa itu akibatnya? Menjadi inspiratif. Sampai detik ini, bulan yang lalu masih terangkat beberapa orang Pertamina tersangka kasus korupsi, sambungnya.

Panda menambahkan, jika Presiden Soeharto kala itu mengambil langkah tegas dan mengadili Ibnu Sutowo, rantai korupsi di perusahaan minyak kemungkinan besar tidak akan terulang hingga kini.

Oleh karena itu, mantan jurnalis itu menekankan rekam jejak terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di era Soeharto harus menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah saat ini dalam menentukan pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Saya pikir masyarakat Indonesia juga sudah kritis, mengalami langsung, pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga