Kala DPC Gerindra Ramai-Ramai Tolak Budi Arie Setiadi jadi Anggota Partai

 

Repelita Jakarta - Gelombang penolakan terhadap rencana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung ke Partai Gerindra terus menguat dari sejumlah daerah.

Dari hasil penelusuran, setidaknya tiga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra secara terbuka meminta agar DPP mempertimbangkan ulang niat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu untuk menjadi kader partai.

Penolakan pertama datang dari DPC Gerindra Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi, menilai langkah Budi Arie sebagai tindakan pragmatis yang diduga bertujuan menghindari potensi jerat hukum terkait kasus di lingkungan Kementerian Kominfo.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025, nama Budi Arie disebut dalam perkara pengamanan situs judi online, dengan dugaan adanya aliran jatah hingga 50 persen kepada pihak tertentu ketika dirinya menjabat sebagai Menkominfo.

Gusmiyadi menilai, keputusan Budi Arie mendekat ke Gerindra bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini tengah menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Ia juga menyinggung soal klaim Budi Arie yang mengubah arti nama dan logo Projo menjadi tidak lagi berkaitan dengan Jokowi, yang menurutnya merupakan langkah politik yang tidak pantas.

“Simpelnya publik menilai Budi Arie ingin mencari aman, mencari suaka politik, dan menjaga peluang agar tetap berada dalam lingkar kekuasaan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujar Gusmiyadi pada Jumat (7/11/2025).

Penolakan serupa juga datang dari DPC Gerindra Kota Makassar. Ketua DPC Gerindra Makassar, Eric Horas, menyebut kekhawatiran bahwa kehadiran Budi Arie bisa mengganggu konsistensi perjuangan dan keharmonisan internal partai di daerah.

Menurutnya, Gerindra memang terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung, tetapi harus disertai dengan komitmen yang tulus terhadap cita-cita perjuangan partai, bukan sekadar memanfaatkan momentum politik.

“Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang masuk ke Gerindra bukan hanya karena momentum politik, tetapi karena memiliki komitmen jangka panjang terhadap perjuangan partai,” ujarnya.

Sementara itu, DPC Gerindra Kota Semarang juga menyuarakan keberatan atas rencana tersebut. Ketua DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, menegaskan para kader di tingkat bawah tidak ingin partai dijadikan tameng politik oleh figur yang pernah menjadi bagian dari barisan relawan Jokowi.

“Jangan sampai Gerindra menjadi pelindung politik bagi siapa pun,” tegas Joko pada Jumat (7/11/2025).

Meski demikian, Joko menambahkan bahwa Gerindra tetap merupakan partai terbuka bagi siapa pun yang memiliki visi memperjuangkan kemaslahatan bangsa dan negara.

Dari tingkat pusat, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Gerindra terbuka terhadap siapa pun yang memenuhi syarat umum sebagai kader. Namun, ia belum memastikan adanya pembicaraan resmi antara Prabowo Subianto dan Budi Arie terkait hal ini.

“Saya belum bertemu Presiden sejak berita ini muncul. Tapi pada prinsipnya Gerindra bisa menerima siapa saja yang memang serius dan memiliki niat baik,” kata Muzani pada Selasa (4/11/2025).

Gelombang penolakan dari daerah memperlihatkan dinamika internal Gerindra yang masih berhati-hati dalam menyikapi kemungkinan bergabungnya Budi Arie Setiadi, terutama di tengah sorotan publik terhadap integritas politik pasca-Pemilu 2024. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga