Repelita Jakarta - Seorang analis riset dan konsultasi bernama Erizal dari ABC Riset & Consulting menguraikan bahwa situasi yang dialami Budi Arie Setiadi, ketua umum Projo, kini menjadi sorotan karena serangan verbal dari basis pendukung mantan Presiden Joko Widodo beserta resistensi kuat dari kalangan internal Partai Gerindra di berbagai wilayah, sebuah dinamika yang mencerminkan ketegangan pasca-pemilu di mana upaya restrukturisasi organisasi relawan justru memicu perpecahan ideologis dan politik yang lebih dalam di antara loyalis lama.
Budi Arie masuk Gerindra silakan saja, tapi upaya menghapus jejak Jokowi di Projo, jelas kurang ajar.
Erizal menambahkan bahwa respons keras dari tokoh seperti Ade Armando, seorang pendukung setia Jokowi sekaligus anggota PSI, yang menyebut langkah penghapusan simbol Jokowi dari logo Projo sebagai deklarasi permusuhan terbuka, semakin memperburuk posisi Budi Arie, di mana pernyataan semacam itu tidak hanya menyoroti konflik kepentingan tetapi juga mengungkap bagaimana organisasi relawan yang dulunya solid kini terbelah antara kelompok yang tetap setia pada warisan Jokowi dan faksi yang lebih fokus pada kelangsungan diri.
Pecah di antara pendukung yang setia dan yang hanya membawa misi pribadi.
Menurut Erizal, serangan tersebut sebagian besar berasal dari kalangan yang berafiliasi dengan PSI, di mana figur seperti Sudarsono dari Pemalang, Jawa Tengah, yang sebelumnya terikat dengan PDIP dan kini condong ke PSI, turut mengkritik manuver Projo sebagai pengkhianatan terhadap loyalitas historis, sehingga menciptakan narasi bahwa pecahnya relawan Jokowi adalah akibat dari agenda pribadi yang mengorbankan solidaritas kolektif yang pernah menjadi kekuatan utama dalam kampanye pemilu sebelumnya.
PSI memang terlihat dirugikan dengan manuver Budi Arie dan Projo ini. Maunya PSI tentu saja semua organ relawan Jokowi mendukung PSI, karena Jokowi hanya akan membesarkan PSI.
Erizal juga menganalisis bahwa kunjungan Projo ke kediaman Jokowi menjelang kongres ketiga organisasi tersebut menunjukkan bahwa langkah Budi Arie kemungkinan besar masih berada dalam koridor persetujuan implisit dari mantan presiden, di mana strategi semacam ini menjadi ciri khas Jokowi sebagai politisi ulung yang mampu memainkan narasi berbeda untuk kelompok berbeda, sehingga konflik yang muncul justru menjadi alat untuk menguji reaksi dan memperkuat posisi PSI sebagai penerus utama dukungan politiknya.
Tapi kalau dilihat Projo mendatangi kediaman Jokowi sebelum Kongres Projo ke-3, bisa jadi manuver Projo ini sepengetahuan Jokowi. Sutradaranya masih satu orang, bukan dua orang.
Lebih jauh, Erizal menekankan bahwa Jokowi, sebagai aktor politik paling licin saat ini, sering kali menggunakan taktik ambigu seperti memberi isyarat yang disesuaikan dengan audiens, di mana pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan bagaimana ia memanipulasi persepsi untuk menguntungkan agenda pribadi, termasuk membuat PPP kehilangan kursi parlemen karena terlalu percaya pada janji implisit, sehingga manuver Projo ini bisa menjadi ujian bagi loyalis untuk melihat siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya ikut arus sementara.
Jokowi sudah putuskan PSI menjadi partai yang akan dibesarkannya, lalu kerja Projo apa lagi, kalau tidak merangsek lebih dalam ke dalam kekuasaan melalui Gerindra? Begitulah kira-kira.
Erizal menyimpulkan bahwa penolakan dari kader Gerindra di tingkat daerah terhadap rencana integrasi Projo merupakan sinyal kuat bagi Jokowi bahwa pengaruhnya tidak lagi mutlak di partai pemenang pemilu, di mana meskipun elite atas mungkin diam, basis akar rumput yang menolak Budi Arie sebagai oportunis justru memperlihatkan batas dari strategi yang selama ini bergantung pada dukungan relawan untuk mempertahankan relevansi di era kepemimpinan baru yang dipimpin Prabowo dan Gibran, sehingga situasi ini menjadi pelajaran berharga tentang dinamika kekuasaan yang tak lagi bisa dimainkan sendirian.
Penolakan kader Gerindra dari berbagai daerah atas rencana bergabungnya Budi Arie atau Projo, sinyal juga bagi Jokowi bahwa tak mudah mendapatkan dukungan dari internal Gerindra.
Penolakan itu bisa juga terjadi secara natural, tapi bisa juga sengaja digerakkan dari elite di atas. Elite mustahil menolak, tapi kalau atas nama kader sah-sah saja.
Padahal Budi Arie atau Projo sudah terang-terangan hendak mencopot foto Jokowi di logo. Dan nama Gibran pun tak disebut akan diusung lagi bersama Prabowo. Usulan Prabowo-Gibran dua periode nyaris mustahil.
Agaknya memang bukan eranya Budi Arie atau Projo atau bahkan Jokowi lagi. Sebab, apa pun langkah politik yang diambil seperti terkunci, bahkan di dalam dan di luar.
Menariknya, Presiden Prabowo tak berkomentar apa-apa soal Budi Arie. Apakah ini tanda eksperimen politik bersandi Budi Arie Projo ini gagal? Bisa jadi demikian. Tapi permainan politik belum berakhir.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

