Repelita Jakarta - Komisi XII DPR RI menyoroti efektivitas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam menindak aktivitas tambang ilegal yang marak di berbagai daerah di Indonesia.
Anggota Komisi XII DPR RI, Muhammad Rohid, menekankan perhatian terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) ESDM yang telah dibentuk Bahlil sejak Juni 2025.
Rohid menilai hingga saat ini Dirjen Gakkum belum menunjukkan langkah nyata dalam memberantas tambang ilegal.
Menurut Rohid, Presiden RI Prabowo Subianto serius menanggulangi praktik tambang ilegal yang dianggap telah menimbulkan kerugian signifikan bagi negara.
Namun Rohid menyoroti sikap Bahlil yang terlihat kurang proaktif dalam menangani permasalahan ini.
Belum adanya capaian signifikan dari Kementerian ESDM dalam mengungkap tambang ilegal menjadi indikasi kurang seriusnya penanganan tersebut.
“Saya sampai hari ini bersama teman-teman DPR melihat belum ada gerakan bahkan gebrakan, dari Dirjen Gakkum bapak belum ada sampai saat ini,” ucap Rohid seperti dimuat tayangan Youtube Tv Parlemen pada Selasa (11/11/2025).
Rohid juga menyinggung keterbatasan kehadiran Bahlil di lapangan untuk memantau langsung kegiatan penindakan tambang ilegal.
Politisi Partai Gerindra itu meminta Bahlil agar lebih sering hadir di lapangan guna memastikan tindakan penegakan hukum berjalan efektif.
Rohid memperingatkan agar publik tidak menilai seriusnya komitmen Presiden dalam memberantas tambang ilegal hanya sebatas pernyataan belaka.
“Jangan sampai tim gabungan yang dibentuk Presiden dulu yang turun tangan. Bahkan saya tanya ini Menterinya kemana? Dirjen Gakkum nya kemana? harusnya kan bapak duluan yang ada di depan itu,” jelas Rohid.
Menanggapi sorotan itu, Bahlil langsung menegur Dirjen Gakkum ESDM.
Bahlil menyatakan tidak akan ragu mencopot pejabat jika dianggap tidak serius dalam menjalankan tugas penindakan tambang ilegal.
“Jangan main-main, saya tidak akan segan-segan ini,” tegas Bahlil kepada Dirjen Gakkum.
Menteri ESDM resmi melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM dan Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana Ditjen Gakkum.
Bahlil memerintahkan kedua pejabat baru untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dengan pedoman utama pada perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Saya ingin Kementerian ESDM dengan berbagai macam dinamika di luar, dengan berbagai macam stigma di luar, saya minta untuk Pak Dirjen dan Pak Direktur, tidak usah pandang bulu. Pedomani apa yang menjadi aturan. Presiden kita cuma satu, Bapak Prabowo, apa perintah Presiden, itu yang kita jaga," ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Rabu. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

