Demo di Depan MK: Arsul Sani Tetap Dituduh Pakai Ijazah Doktor Palsu dari Kampus Jual Gelar Polandia

Repelita Jakarta - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi menggelar demonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Selasa 18 November 2025 untuk memprotes hakim Arsul Sani terkait dugaan kepemilikan gelar doktor hukum tidak sah dari Collegium Humanum atau Warsaw Management University di Polandia.

Puluhan peserta aksi membentangkan spanduk berukuran besar yang bertuliskan tuntutan tegas agar Arsul Sani dicopot dari jabatannya karena diduga menggunakan dokumen pendidikan palsu saat proses seleksi hakim konstitusi.

Koordinator lapangan Imam Zarkasi dari atas kendaraan komando menyampaikan bahwa tindakan Arsul hanya menunjukkan salinan ijazah serta dokumen pendukung lainnya kepada publik belum cukup untuk menghilangkan seluruh keraguan yang ada.

Harus ada pemeriksaan oleh internal MK. Tidak lantas menunjukkan ijazah langsung menyelesaikan masalah.

Imam tetap bersikeras bahwa seluruh dokumen tersebut tidak dapat dipercaya keasliannya mengingat kemajuan teknologi saat ini memudahkan pemalsuan berkas akademik.

Saya tetap meyakini itu palsu… Zaman sekarang ini terkait asli palsu itu gampang.

Ia juga menyinggung reputasi institusi pendidikan di Polandia yang menerbitkan gelar tersebut karena sedang menjadi target penyelidikan otoritas setempat atas dugaan praktik tidak bermoral.

Kami yakin universitas tersebut sudah dikecam oleh banyak lembaga di Polandia. Ada indikasi praktik jual-beli ijazah di kampus tersebut.

Sebelumnya Arsul Sani telah menggelar jumpa pers untuk membeberkan transkrip nilai lengkap beserta foto-foto proses wisuda guna membuktikan bahwa semua berkas pendidikannya sah dan tidak ada yang perlu diragukan.

Sebagai seorang Muslim ia selalu mengedepankan prinsip tabayyun atau memverifikasi terlebih dahulu sebelum menyimpulkan sesuatu.

Saya Muslim… selalu diajarkan kalau kita ada masalah maka fatabayyanu, tabayyun dulu, konfirmasi dulu.

Arsul menambahkan bahwa kritik dari masyarakat terhadap pejabat negara merupakan hal wajar yang harus dihadapi dengan sikap tenang tanpa terbawa emosi berlebihan.

Kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga