Repelita Palu - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali membalas sindiran anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem Mori Hanafi yang menyebut rezim Joko Widodo jahat karena membangun bendungan tanpa fungsi optimal.
"Bukannya dulu Fraksi Nasdem itu bagian daripada Pak Jokowi? Mungkin anggota DPR belum belajar juga kali ini ya. Presiden itu pengambil kebijakan ya. Terus kemudian teknisnya itu adalah PU," ujar Ali saat ditemui di Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu 19 November 2025.
Menurutnya, Presiden hanya bertugas menetapkan arah kebijakan besar sementara pelaksanaan teknis sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Kemudian turun ke balai perencanaan, kemudian gubernur itu ada kerja bersama. Terus kalau membangun bendungan, terus fungsionalnya tentunya pasti setelah bendungan selesai, akan dibangun dengan jaringan tersiernya. Akan dibangun dengan persawahannya," jelas Ali lebih lanjut.
Ia mempertanyakan mengapa Joko Widodo yang langsung dituding jahat padahal proses pembangunan infrastruktur melibatkan banyak pihak termasuk persetujuan anggaran dari DPR.
"Terus kok Jokowi-nya yang jahat? Mungkin DPR-nya belum belajar kali ya. Bahwa satu rencana pembangunan itu, Presiden-nya membangun, membuat kebijakan, kemudian di tataran menteri merencanakan teknis dan lain-lain. Tapi tidak bisa direncanakan dalam satu waktu, kemudian selesai," tambahnya dengan nada menohok.
Ali menekankan bahwa proyek-proyek era sebelumnya akan dilanjutkan dan difungsikan sepenuhnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan keberlanjutan.
"Nah, tugas DPR itu kemudian berteriak, bersuara, termasuk teman-teman dari Fraksi Nasdem yang dulu menjadi bagian orang yang menyetujui penganggaran daripada proyek itu, pembangunan bendungan itu, harusnya mampu mensuarakan itu untuk meneruskan pembangunannya sampai dia fungsional. Harusnya mampu mengawal setiap pembangunan, apalagi bendungan masyarakat," tutup Ali dengan tegas.
Editor: 91224 R-ID Elok

