Rakyat Diperas Pajak, DPR Panen Rp3 Juta Sehari, Herwin Sudikta: Apa yang Didapat dari Investasi Ini?

Repelita Jakarta - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada Minggu, 17 Agustus 2025, tidak hanya menjadi momen perayaan bagi masyarakat, namun juga diwarnai sorotan publik terhadap besarnya penghasilan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kabar mengenai kenaikan gaji wakil rakyat memicu reaksi beragam karena jumlah yang diterima bisa menembus Rp100 juta per bulan. Jika dihitung, angka tersebut setara dengan sekitar Rp3 juta per hari.

Pegiat media sosial Herwin Sudikta turut menanggapi isu ini dengan lontaran sindiran yang menohok. Ia mempertanyakan sejauh mana masyarakat benar-benar mendapat manfaat dari biaya besar yang dikeluarkan negara untuk menggaji para wakil rakyat.

"Pertanyaan sederhana, apa yang rakyat dapat dari investasi ini?," ucap Herwin pada 17 Agustus 2025. Menurutnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa rakyat justru sedang menghadapi beban ekonomi yang berat, mulai dari kenaikan pajak yang fantastis, harga kebutuhan yang meroket, hingga sulitnya mencari pekerjaan di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menegaskan bahwa masyarakat terus dipaksa menanggung pajak yang lebih tinggi, namun pelayanan publik masih jauh dari kata memadai. "Rakyat dipaksa bayar pajak makin tinggi yang bikin harga kebutuhan meroket tapi layanan publik compang-camping," katanya.

Herwin juga menyinggung soal kinerja DPR yang kerap dipertanyakan publik. Menurutnya, kursi rapat yang sering kosong, minimnya produk legislasi, serta lahirnya undang-undang kontroversial menjadi bukti bahwa kerja para wakil rakyat belum sebanding dengan besarnya penghasilan yang mereka nikmati.

"Kursi rapat kosong. Produk legislasi minim. UU yang lahir sering kontroversial," tuturnya dengan nada kecewa. Ia bahkan menambahkan bahwa jika standar DPR diterapkan di perusahaan swasta, maka para anggotanya sudah lama mengalami pemecatan. "Kalau ini perusahaan swasta, ini contoh karyawan yang sudah lama di-PHK," ujarnya.

Di sisi lain, pernyataan terbuka datang dari anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, yang mengonfirmasi bahwa penghasilan bersih anggota DPR memang bisa lebih dari Rp100 juta per bulan. Ia menyebutkan bahwa tambahan tunjangan sekitar Rp50 juta diberikan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang tidak lagi disediakan.

"Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh," ungkap Hasanuddin pada 17 Agustus 2025. Menurutnya, nominal tersebut wajar karena semua berasal dari uang rakyat sehingga bukanlah sebuah rahasia yang harus ditutupi.

Ia bahkan membandingkan jumlah tersebut dengan penghasilan profesi lain, termasuk wartawan, untuk menunjukkan betapa besar perbedaan pendapatan yang diterima. "Bayangkan aja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali," ucapnya.

Hasanuddin menegaskan bahwa apa yang diterima para anggota dewan bersumber sepenuhnya dari pajak masyarakat, sehingga publik memiliki hak untuk mengetahui jumlahnya. "Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu," tambahnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga