Pukulan Telak untuk Jokowi? Ini Makna Amnesti Hasto dan Abolisi Tom

Repelita Jakarta - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta mengabulkan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dipandang bukan sekadar langkah rekonsiliasi politik.

Lebih jauh, kebijakan tersebut dianggap sebagai sinyal tegas dari Prabowo untuk mengakhiri dominasi pengaruh Presiden sebelumnya, Joko Widodo atau Jokowi.

Pakar politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai langkah ini sebagai manuver politik strategis yang memperkuat posisi Prabowo pasca-Pilpres 2024.

“Ini pukulan telak bagi Presiden Jokowi dengan adanya amnesti kepada dua tokoh ini, baik adalah Hasto maupun Tom Lembong. Dua tokoh ini tidak bisa dipisahkan dari rezim lama, tidak bisa,” kata Pangi pada Minggu, 3 Agustus 2025.

Pangi menegaskan, keputusan ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sisa konflik politik, tetapi juga mendefinisikan ulang konstelasi kekuasaan nasional.

Hasto Kristiyanto selama ini dikenal sebagai figur yang kerap menyuarakan kritik keras terhadap Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.

Sementara Tom Lembong memicu kontroversi dengan pengakuannya sebagai penulis pidato Jokowi pada masa kampanye, yang sempat membuat riuh ruang publik.

“Dua kasus ini membuka mata orang. Banyak orang melihat ini kasus titipan. Dipaksakan. Ada kepentingan kekuasaan yang lebih besar dibanding penegakan hukum yang sebenarnya,” tegas Pangi.

Menurutnya, langkah amnesti dan abolisi adalah cara Prabowo menuntaskan sisa-sisa konflik elektoral sambil menarik dukungan dari kelompok yang sebelumnya di luar lingkaran kekuasaannya.

“Inilah yang kemudian kita lakukan pemetaan ulang terhadap spektrum politik pasca-Pilpres 2024. Ini residu Pilpres yang sudah dituntaskan Prabowo,” ungkap Pangi.

Tak hanya berhenti pada penghapusan residu, kebijakan ini membuka jalur konsolidasi lebih luas dengan pihak-pihak yang dulunya berada di luar orbit Jokowi.

“Dengan masuknya mereka, dengan dapat dikunci seperti ini, tentu ini akan ada peluang bagi Pak Prabowo untuk mencoba menarik semua kekuatan yang ada,” kata Pangi lagi.

Pangi juga menekankan bahwa kebijakan ini menandakan keinginan Prabowo untuk berdiri di atas kaki sendiri tanpa bayang-bayang dominasi kepemimpinan masa lalu.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk penegasan kepemimpinan agar tidak lagi terjebak dalam dinamika konflik lama yang berlarut-larut.

Dengan begitu, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu fokus menyusun peta jalan politik baru demi menghadapi tantangan nasional ke depan.

Situasi ini juga akan memengaruhi arah koalisi serta pola komunikasi politik di antara elite partai.

Bagi Pangi, pembersihan sisa konflik lama adalah prasyarat untuk memperkuat legitimasi Prabowo di tengah lanskap politik yang penuh dinamika.

Sebaliknya, kebijakan amnesti dan abolisi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi rekonsiliasi yang lebih luas antar kekuatan politik.

Meskipun begitu, masih ada tantangan untuk memastikan kebijakan ini tidak sekadar menjadi simbol politik, melainkan benar-benar mengarah pada stabilitas pemerintahan ke depan.

Dengan kebijakan ini, Prabowo juga mengirimkan pesan bahwa pemerintahannya akan berjalan tanpa intervensi dari figur mana pun yang selama ini melekat erat dengan pengaruh kekuasaan sebelumnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga