PKS Minta Pemerintah Usut Tambang Nikel Anak dan Mantu Jokowi

 

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, meminta pemerintah mengusut tuntas praktik mafia tambang, termasuk dugaan keterlibatan dalam tambang nikel milik anak dan menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.

Mulyanto menekankan bahwa ribuan tambang ilegal yang diungkap Presiden Prabowo Subianto jelas merugikan negara dan harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

“Meminta aparat penegak hukum berani mengusut dugaan permainan tambang termasuk kasus tambang nikel milik anak dan menantu mantan Presiden Jokowi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku,” tegas Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin 18 Agustus 2025.

Menurut Mulyanto, dugaan keterlibatan tersebut pernah terungkap dalam fakta persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024.

Merujuk fakta persidangan itu, Mulyanto menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap tegas dan tidak pandang bulu dalam memberantas mafia tambang, agar publik dapat melihat keseriusan penegakan hukum.

“Pemerintah harus berani mengungkap kasus-kasus tambang ilegal tersebut. Jangan pandang bulu. Kalau ini dilakukan tentu akan menumbuhkan optimisme publik,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan bertindak tegas tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo menyebutkan, terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun, dan meminta dukungan penuh MPR serta seluruh partai politik untuk menuntaskan masalah ini.

Ia menambahkan bahwa tidak akan memberikan perlindungan bagi kader partainya sendiri jika terlibat dalam praktik ilegal.

“Kalau ada yang terlibat, cepat-cepat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

Prabowo bahkan telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain saat melakukan penertiban, guna menghindari keterlibatan oknum aparat di wilayah tersebut.

“Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” tegasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga