Repelita Jakarta - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir meninggalkan sejumlah dampak negatif bagi bangsa dan negara.
Salah satu bentuk dampak itu adalah upaya mengubah warga negara menjadi relawan politik yang loyal terhadapnya.
Pengamat politik Eep Saefullah Fatah mengungkapkan pengalaman pribadinya saat menjadi bagian dari tim marketing pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.
Ia menceritakan, jauh sebelum pelantikan, Jokowi menggelar acara tasyakuran di sebuah hotel di Jakarta Selatan.
Saat itu, Jokowi tidak menginstruksikan pembubaran relawan seperti yang diperkirakan banyak orang.
Sebaliknya, Jokowi meminta agar semua relawan tetap eksis dan aktif, meskipun nantinya sebagai kepala negara akan menghadapi berbagai serangan politik.
Eep menilai sikap Jokowi tersebut mengingatkannya pada dua figur pemimpin di Asia Tenggara, yakni mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan mantan Presiden Filipina Joseph Estrada.
- Kiai NU Datangi KPK, Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji
- Ahmad Ali Gabung PSI, Resmi Menjabat Ketua Harian DPP Periode 2025–2030
- [BREAKING NEWS] Warga Italia Gelar Aksi Nasional, Protes Penolakan Pemerintah terhadap Kemerdekaan Palestina
- Protes Sirine Pejabat Meluas, Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk Jadi Simbol Perlawanan Publik
Thaksin, menurut Eep, ketika menjabat tidak membubarkan relawannya dan ketika dijatuhkan, situasi hampir memicu perang horizontal di Thailand.
Sementara Joseph Estrada ketika menghadapi kasus korupsi di Filipina, mengarahkan relawannya, khususnya masyarakat miskin di Manila, untuk mengepung Istana Malakanyang dan melindunginya.
Beruntung, kekuatan yang tidak seimbang membuat konflik horizontal dapat dihindari.
Eep menilai potensi terjadinya konflik horizontal di Indonesia cukup besar akibat keputusan seorang pemimpin yang mempertahankan relawan politik aktif selama masa pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa krisis politik dan ancaman perpecahan bangsa sangat mungkin muncul dari situasi tersebut.
Menurutnya, dengan membonsaikan warga negara menjadi relawan politik, seorang presiden tidak lagi bersikap netral dan lebih berperan sebagai ketua dewan pembina relawan di seluruh Indonesia.
Eep menilai model kepemimpinan semacam ini tidak boleh diteruskan oleh presiden manapun di masa depan.
Ia mengingatkan bahwa peran seorang kepala negara seharusnya berada di luar kepentingan partai dan kelompok politik manapun.
Eep menyimpulkan bahwa wajah kepemimpinan Jokowi yang membentuk relawan sebagai basis kekuasaan adalah sesuatu yang tidak patut dijadikan contoh dan harus dihindari.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
