
Repelita Jakarta - Polemik soal gaji anggota DPR kembali memicu perbincangan publik di tengah isu kenaikan pajak yang membebani masyarakat.
Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyoroti pernyataan anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, yang mengungkapkan gaji anggota dewan bisa lebih dari Rp100 juta per bulan atau setara Rp3 juta per hari.
Ferdinand menyatakan bahwa secara prinsip kenaikan gaji para pejabat maupun anggota DPR bukanlah persoalan.
Namun, menurutnya, masalah muncul karena ketimpangan antara kondisi rakyat yang kesulitan menghadapi pajak tinggi dan fasilitas serta gaji besar yang diterima para pejabat.
"Ketika rakyat kita di bawah menjerit kesusahan, pejabat kita mendapatkan fasilitas baru dan kenaikan gaji," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (17/8/2025).
Ia menegaskan, jika rakyat benar-benar sejahtera, kenaikan gaji pejabat tidak akan menimbulkan kontroversi.
"Sepanjang itu rakyatnya benar-benar disejahterakan dan mereka (pejabat) tidak lagi jadi maling," imbuhnya.
Ferdinand menambahkan, gaji tinggi bagi pejabat memang sah, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi masyarakat saat ini, kata Ferdinand, semakin berat di tengah gelombang PHK dan kesulitan memperoleh lapangan pekerjaan.
"Masyarakat kita kan lagi susah. Makan susah, cari uang susah, kerja susah," sesalnya.
Melihat realita tersebut, Ferdinand mempertanyakan fasilitas berlebihan yang diterima pejabat pemerintah.
"Kenapa fasilitas justru berlebih-lebihan, bermewah-mewah di kalangan pejabat pemerintah kita. Ini kan menjadi pertanyaan, lantas di mana keadilannya," tuturnya.
Ia menambahkan, publik berhak mempertanyakan fungsi anggota DPR dengan gaji dan fasilitas yang besar saat ini.
Sebelumnya, TB Hasanuddin secara terbuka membeberkan besaran take home pay anggota DPR yang meningkat dibanding periode sebelumnya.
Kini, anggota DPR tidak lagi disediakan rumah dinas, melainkan menerima tunjangan tambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas tersebut.
"Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh," jelas Hasanuddin dikutip Minggu (17/8/2025).
Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi komentar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyinggung sulitnya mencari penghasilan halal di dunia politik.
Hasanuddin menegaskan penghasilan anggota DPR saat ini lebih dari cukup dan jika dihitung per hari mencapai Rp3 juta.
"Bayangkan aja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali," ucapnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa dirinya membocorkan rahasia DPR, karena semua gaji bersumber dari pajak rakyat.
"Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu," tambah Hasanuddin.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.

