DPR Raih Take Home Pay Rp100 Juta, Tunjangan Rp50 Juta Gantikan Rumah Dinas di Tengah Kontroversi Pajak, So What Gitu Loh

Repelita Jakarta - Polemik terkait besaran gaji anggota DPR kembali menjadi sorotan publik di tengah isu kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.

Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, yang menyebutkan bahwa gaji anggota dewan saat ini bisa melebihi Rp100 juta per bulan atau setara Rp3 juta per hari.

Ferdinand menjelaskan bahwa secara prinsip, kenaikan gaji pejabat maupun anggota DPR bukanlah masalah yang perlu dipermasalahkan.

Namun, ia menekankan bahwa persoalan muncul ketika ada ketimpangan yang mencolok antara kondisi masyarakat yang kesulitan menghadapi pajak tinggi dan fasilitas serta gaji besar yang diterima para pejabat.

"Ketika rakyat kita di bawah menjerit kesusahan, pejabat kita mendapatkan fasilitas baru dan kenaikan gaji," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (17/8/2025).

Ia menambahkan bahwa jika rakyat benar-benar sejahtera, kenaikan gaji pejabat tidak akan menimbulkan kontroversi di masyarakat.

"Sepanjang itu rakyatnya benar-benar disejahterakan dan mereka (pejabat) tidak lagi jadi maling," imbuhnya.

Ferdinand juga menegaskan bahwa meski gaji tinggi bagi pejabat sah secara aturan, hal itu harus seimbang dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Ia menyoroti kondisi masyarakat yang semakin berat di tengah gelombang PHK dan kesulitan memperoleh lapangan pekerjaan.

"Masyarakat kita kan lagi susah. Makan susah, cari uang susah, kerja susah," keluhnya.

Melihat situasi tersebut, Ferdinand mempertanyakan besaran fasilitas yang dinikmati pejabat pemerintah saat ini.

"Kenapa fasilitas justru berlebih-lebihan, bermewah-mewah di kalangan pejabat pemerintah kita. Ini kan menjadi pertanyaan, lantas di mana keadilannya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mempertanyakan fungsi anggota DPR ketika gaji dan fasilitas yang diterima dinilai terlalu besar dibandingkan kondisi masyarakat.

Sebelumnya, TB Hasanuddin secara terbuka membeberkan besaran take home pay anggota DPR yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Kini, anggota DPR tidak lagi disediakan rumah dinas, melainkan menerima tunjangan tambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas tersebut.

"Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh," jelas Hasanuddin dikutip Minggu (17/8/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi komentar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyinggung sulitnya mencari penghasilan halal di dunia politik.

Hasanuddin menegaskan bahwa penghasilan anggota DPR saat ini sudah lebih dari cukup dan jika dihitung per hari bisa mencapai Rp3 juta.

"Bayangkan aja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali," ucapnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa dirinya membocorkan rahasia DPR karena semua gaji anggota dewan bersumber dari pajak rakyat.

"Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu," tambah Hasanuddin.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga