Chusnul Chotimah Soroti Ketidakadilan Hukum, Willy Aditya: Ekspresi Bendera Anime Bukan Makar

 

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, kembali mengekspresikan kekesalannya terhadap kondisi hukum dan penegakan aturan di Indonesia yang dianggapnya tidak konsisten, terutama terkait kasus judi online dan perlindungan terhadap pelaku yang memiliki jaringan kuat.

Chusnul menyoroti fakta bahwa masyarakat awam yang sama sekali tidak terlibat dalam praktik judi online justru kerap menjadi sasaran blokir dari PPATK, sementara rekening pelaku judi online terlindungi dari tindakan hukum yang tegas.

"Rekening rakyat diblokirin, rekening judol dilindungi," ungkap Chusnul melalui akun X @ch_chotimah2, Selasa (12/8/2025).

Lebih lanjut, ia menyinggung kasus sindikat judi online yang ditangkap Polda DIY setelah dianggap merugikan bandar dengan jumlah kerugian yang fantastis, sementara tindakan yang seharusnya merugikan masyarakat justru dibiarkan bebas.

"Judol rugikan rakyat, bandar aman, judol rugikan bandar, rakyat ditangkap. Jin bergambar didatangi, Jalan berlubang dibiarin," lanjut Chusnul, menekankan ketidakadilan yang ia saksikan.

Selain itu, Chusnul juga menyoroti isu pengibar bendera One Piece yang sempat viral karena dianggap makar oleh pihak tertentu, sementara kasus terpidana fitnah yang telah enam tahun diputuskan justru luput dari eksekusi hukum.

"Pengibar bendera anime diburu, terpidana fitnah 6 thn dibiarin. Bungul!," tegasnya.

Dalam konteks berbeda, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menanggapi fenomena viral terkait pengibaran bendera anime di Kabupaten Bantaeng, yang sebelumnya memicu reaksi berlebihan dari publik.

Willy menekankan bahwa tindakan pengibaran bendera One Piece bukanlah bentuk makar, melainkan ekspresi yang sah dan wajar, serta seharusnya tidak ditanggapi secara berlebihan.

"Ini sebuah ekspresi yang biasa-biasa saja, bahkan pak Presiden sudah statement soal ini. Kalau ada respons berlebihan, ini yang keliru," kata Willy saat ditemui di Rumah Aspirasi anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, Kamis (7/8/2025) malam.

Politikus Partai NasDem ini menambahkan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar selama tidak melecehkan simbol negara, dan kritik seharusnya direspons secara proporsional.

"Orang memiliki rasa kecewa, marah, sejauh tidak melecehkan simbol-simbol negara fine-fine saja. Memang ada yang fundamental, keliru di kita, kritik kita salah alamat," jelas Willy.

Willy juga memberikan perspektif pembelajaran dari pengalaman Turki, di mana kritik dan ekspresi kemarahan masyarakat tidak mengganggu stabilitas negara, dan patriotisme tetap dijaga di tengah dinamika pemerintahan.

"Di dalam teori demokrasi itu negaranya stabil, pemerintahan silih berganti. Dalam konteks ini kita bisa belajar dari pengalaman Turki. Politik itu dinamis, pemerintahan datang dan pergi, tapi spirit patriotisme kita kemudian harus tetap berdiri," ujar Willy.

Menurutnya, kritik masyarakat yang salah alamat dan respons reaksioner terhadap ekspresi tersebut seharusnya dapat dijadikan pelajaran untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan penegakan aturan.

"Kita bisa belajar dari Turki dalam konteks ini. Jadi ini sebuah kritik, ungkapan kemarahan, salah alamat, dan juga direspons secara reaksioner oleh beberapa orang," tutupnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga