Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Yusuf Dumdum melontarkan kritik tajam terhadap sistem pembagian pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi transportasi daring terhadap para pengemudi ojek online.
Melalui unggahan di akun X miliknya pada 1 Juli 2025, Yusuf menggambarkan kondisi para driver sebagai pekerja keras yang diperlakukan seperti sapi perah oleh para aplikator.
"Gila ya aplikator ini. Ojol diperlakukan kek sapi perah," tulisnya.
Ia menyebut bahwa selisih antara tarif yang dibayarkan konsumen dan jumlah yang diterima oleh driver sangat tidak masuk akal.
“Konsumen bayar 19.200 tapi driver cuma terima 5 ribu dan untuk orderan berikutnya cuma 2.500. Dasar setan!” sambungnya dengan nada geram.
Pernyataan tersebut memantik reaksi dari berbagai kalangan, termasuk anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
Yusuf memberikan apresiasi kepada Adian karena turut menyuarakan keresahan para pengemudi ojek online.
"Terima kasih bang Adian sudah menyuarakan uneg-uneg banyak ojol di luar sana," tulisnya lagi.
Adian mempertanyakan dasar logika pemerintah dalam menetapkan skema potongan dari pendapatan mitra pengemudi.
Ia merujuk pada perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri (Permen) yang dinilai tidak konsisten.
Permen 667 awalnya mengatur potongan sebesar 15 persen, namun dua bulan kemudian diterbitkan Permen 1001 dengan ketentuan 15 persen ditambah 5 persen, total menjadi 20 persen.
Dalam catatannya, selama satu tahun terakhir telah terjadi empat kali perubahan aturan mengenai potongan pendapatan mitra pengemudi.
Angkanya pun berubah-ubah antara 15 hingga 20 persen, tanpa penjelasan yang memadai kepada publik.
"Saya mau tahu kementerian sendiri, apa pertimbangannya 15 persen plus 5 persen," tegas Adian di hadapan pejabat Kementerian Perhubungan.
Ia juga menyoroti bahwa Gojek di Singapura hanya menarik potongan sebesar 10 persen, dan Walikota Balikpapan bahkan mampu menurunkan menjadi 15 persen.
Adian menantang kementerian agar terbuka dan berani menjelaskan alasan di balik pembuatan Permen 1001.
Menurutnya, kejelasan dan keadilan dalam kebijakan menjadi hal mendesak agar para pengemudi ojek tidak terus dirugikan oleh sistem yang tidak transparan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
