Said Didu Bilang Setiap Ada Masalah Mengarah ke Solo, Rezim Selalu Minta Hormati Jokowi: Kebetulan?

 

Repelita Medan - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyampaikan pandangannya terkait penetapan tersangka terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.

Melalui akun X pribadinya pada 1 Juli 2025, Said Didu mempertanyakan pola komunikasi yang kerap muncul saat isu-isu terkait lingkar kekuasaan Solo mencuat ke ruang publik.

"Apakah kebetulan? Setiap ada masalah yang mengarah ke dinasti Solo, rezim langsung buat pernyataan minta rakyat menghormati Jokowi," tulisnya.

Ia menyinggung dua isu besar yang ramai diperbincangkan, yaitu kasus korupsi yang menyeret Topan Ginting dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, setiap kali kedua hal ini mengemuka, selalu muncul seruan dari pemerintah maupun tokoh pendukung kekuasaan agar masyarakat tetap menghargai Presiden Jokowi.

Namun, Said Didu menilai bahwa ajakan semacam itu berisiko menyimpangkan makna dari penghormatan terhadap jabatan seorang presiden.

Ia menegaskan bahwa sikap hormat tidak semestinya dimaknai sebagai tameng dari persoalan hukum, moral, maupun etika.

"Menghormati bukan berarti melindungi dari kasus hukum, moral, dan etika," tegasnya.

Sebelumnya, KPK membeberkan kronologi penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumut dalam dugaan praktik suap proyek infrastruktur jalan.

Lembaga antikorupsi tersebut menyebut bahwa laporan masyarakat terkait buruknya pembangunan di wilayah Sumatera Utara memicu penyelidikan.

"Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya," ujar Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK.

Topan Ginting ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan pada Jumat, 27 Juni 2025, bersama lima pihak lain yang terdiri dari ASN, pejabat, dan pelaku swasta.

Kelima orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Topan Ginting.

Topan diketahui baru menjabat sebagai Kadis PUPR Sumut sejak Februari 2025 dan disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Gubernur Bobby Nasution.

Penetapan ini semakin memperkuat sorotan terhadap potensi konflik kepentingan di lingkungan birokrasi yang memiliki kedekatan politik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga