Tuntutan 7 Tahun untuk Hasto Picu Ledakan Kritik Publik di Media Sosial

 

Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dituntut hukuman penjara selama tujuh tahun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Jaksa menyatakan bahwa Hasto terbukti menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, bersama Harun Masiku, serta melakukan tindakan menghalangi proses hukum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan hukuman penjara tujuh tahun dikurangkan masa penahanan, serta menjatuhkan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan," kata jaksa dalam persidangan, Kamis, 3 Juli 2025.

Tuntutan tersebut berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 65 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Jaksa juga menilai Hasto secara sah dan meyakinkan telah menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku.

Dalam dakwaan kedua, Hasto diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP junto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan ini memicu reaksi keras di media sosial.

Tagar #HukumBeratHasto ramai diperbincangkan warganet sejak Jumat, 4 Juli 2025.

Salah satu akun, @berjilbabb, menyebut tuntutan tersebut sangat ringan.

"Pro Justitia," tulis akun tersebut.

"Tuntutan hukuman ke Hasto si biang kerok sama dengan ancaman hukuman maling ayam! Pasal berlapis, merusak barbuk (HP), minimal 12 tahun penjara dan denda 1 M," lanjutnya.

Akun @Caknur1414 turut menyuarakan kekecewaan.

"Hasto si biang kerok kasus suap PAW dan perintangan penyidikan. Jaksa tuntut 7 tahun penjara, denda Rp600 juta. Hukum tak boleh tunduk pada kekuasaan! #HukumBeratHasto," tulisnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga