Try Sutrisno Tak Dilibatkan Langsung karena Dinilai Perlu Dijaga Netralitasnya

Repelita Jakarta - Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno tidak hadir dalam acara Forum Purnawirawan Prajurit TNI di Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Namun penyelenggara menyatakan bahwa meskipun tidak hadir secara formal, Try sejatinya sejalan dengan gagasan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi menjelaskan bahwa pihaknya memilih untuk tidak mengajak Try secara langsung.

Ia menegaskan bahwa absennya Try bukan karena ketidaktertarikan, melainkan untuk menghormati sikap netralnya setelah purna tugas.

Pak Try mengetahui langkah yang kami ambil dan beliau sejalan.

Beliau punya kegelisahan yang sama.

Tapi saya tidak ingin mengajak beliau menjadi bagian dari tim kita.

Fachrul menyebut bahwa kehadiran resmi Try bisa menimbulkan tekanan politik yang tidak diinginkan.

Oleh sebab itu, forum memilih menempatkan Try sebagai pendukung moral tanpa menjadikannya narasumber publik.

Pendekatan ini dirancang agar posisi Try tetap terlindungi tanpa kehilangan sinyal dukungan.

Selain itu, Fachrul mengungkap rencana pertemuan tertutup dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendapatkan pandangan formal mengenai isu pemakzulan Gibran.

Ia menilai bahwa SBY memiliki pengaruh moral lebih besar karena tidak lagi aktif dalam politik praktis.

Kalau soal menemui, bisa saja secara tertutup.

Nanti kita cari pendekatan yang tidak formal.

Fachrul menegaskan bahwa langkah ini untuk memperkuat legitimasi usulan pemakzulan melalui dukungan tokoh nasional.

Forum sendiri menilai bahwa proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden tidak memenuhi standar kepatutan dan etika.

Mereka menilai langkah pemakzulan ini penting untuk memperkuat moral politik bangsa.

Surat usulan pemakzulan telah ditandatangani oleh empat purnawirawan tinggi TNI.

Mereka adalah Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Fachrul mengingatkan bahwa pemakzulan bukan sekadar proses politik, tetapi koreksi atas moral dan konstitusi.

Forum menegaskan bahwa pemakzulan perlu diproses segera melalui DPR dan MPR sesuai mekanisme hukum.

Mereka juga menyatakan kesiapan untuk menggalang dukungan masyarakat sipil dan tokoh nasional lainnya.

Forum merencanakan serangkaian langkah lanjutan yang akan diumumkan setelah konsolidasi dukungan internal selesai. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga