Pemakzulan Gibran Dinilai Politis dan Bukan Berdasar Hukum

 

Repelita Jakarta - Ketua Gibranku DKI Jakarta, Dr. Muhammad Bayu Hermawan, angkat bicara mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ramai diperbincangkan publik.

Ia menilai setiap tuduhan yang ditujukan kepada Gibran seharusnya dibuktikan melalui proses hukum yang sah, bukan dengan manuver politik yang sarat kepentingan.

Bayu menyatakan, memang benar Pasal 7A UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan.

Namun, pemberhentian tersebut harus memenuhi unsur pelanggaran berat, seperti tindakan korupsi, penghianatan terhadap negara, atau perilaku tercela lainnya.

Selain itu, pemberhentian hanya dapat dilakukan jika pejabat tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara.

“Realitas saat ini menunjukkan tidak adanya bukti hukum yang kuat maupun proses hukum yang berjalan terhadap Mas Gibran. Maka, wacana pemakzulan dalam kondisi saat ini lebih bernuansa politis daripada konstitusional,” ucap Bayu, Minggu 6 Juli 2025.

Ia juga merespons keterlibatan sejumlah purnawirawan TNI dalam mendukung wacana pemakzulan tersebut.

Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko mencederai citra netralitas dan profesionalisme institusi TNI di mata masyarakat.

Bayu tetap menghormati para purnawirawan namun mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dikerdilkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

“Apakah salah jika anak muda diberi ruang? Bukankah ini justru menjadi momentum bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan inklusif?” tanyanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap berpegang pada konstitusi, menjunjung etika politik, dan menggunakan akal sehat dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang.

Menurut Bayu, jika benar terdapat pelanggaran konstitusi, maka sudah seharusnya dibuktikan melalui jalur hukum dan bukan dengan opini sepihak.

“Kebenaran akan menemukan jalannya. Sejarah akan mencatat siapa yang menjaga bangsa, dan siapa yang hanya bermain catur demi kepentingan sendiri,” tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga