Ferdinand Sebut Gibran Minim Wawasan, Penugasan Papua Cuma Cara Singkirkan dari Jakarta

Repelita Jakarta - Rencana penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan Papua menuai kritik tajam dari politikus PDIP Ferdinand Hutahaean.

Ia meragukan kemampuan Gibran dalam menyelesaikan persoalan Papua yang menurutnya sangat kompleks dan tidak bisa ditangani secara sembarangan.

“Gibran ini tidak memiliki wawasan, kemampuan, dan konsep penyelesaian masalah Papua. Maka saya ragu kalau tujuan penugasan Gibran mengurusi Papua untuk membangun,” ujarnya.

Ferdinand bahkan menilai ada motif politik di balik penugasan tersebut.

Ia menduga Gibran sengaja dijauhkan dari dinamika politik Jakarta.

“Saya malah melihat tujuannya adalah menyingkirkan Gibran dari politik Jakarta supaya berada di Papua dan politik Jakarta akan bergulir sedemikian rupa,” katanya.

Menurutnya, jika pemerintah memang serius ingin menyelesaikan masalah Papua, bukan Gibran yang layak diberi mandat tersebut.

“Kalau memang mau menyelesaikan masalah Papua, bukan Gibran yang harus diutus ke sana. Karena Gibran ini kan memang minim wawasan lah, belum mampu dia,” jelas Ferdinand.

Ia juga menyinggung pencapaian Gibran selama menjabat Wali Kota Solo.

Menurutnya, keberhasilan Gibran tidak lepas dari intervensi pemerintah pusat.

“Mengurus Solo aja kemarin kalau bukan karena semua BUMN, Kementerian, turun datang ke Solo, gak akan begitu,” katanya.

Ferdinand menyatakan bahwa persoalan Papua jauh lebih serius dan tidak bisa ditangani dengan pendekatan simbolis.

“Nah ini persoalan Papua sangat kompleks, maka saya pikir Gibran gak akan mampu. Saya lihat sudahlah berikan dia mainan di situ, daripada berisik di mana-mana jadi omongan terus kan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti gaya komunikasi Gibran yang menurutnya sering menjadi beban politik.

“Setiap di manapun Gibran pergi melangkah, kegiatannya selalu jadi omongan. Karena Gibran kalau gak salah ngomong yah memang diam. Clingak-clinguk, selesai. Sehingga terus menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan untuk memberikan mandat resmi kepada Gibran terkait percepatan pembangunan dan isu HAM di Papua.

Yusril menyebutkan bahwa wacana ini tengah dalam tahap pembahasan dan akan dituangkan dalam Keputusan Presiden.

Menurut Yusril, ini akan menjadi penugasan pertama dari presiden kepada wakil presiden dalam penanganan masalah Papua.

Tugas Gibran nantinya tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga mencakup persoalan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Penugasan wakil presiden untuk Papua sendiri bukan hal baru.

Pada periode sebelumnya, Ma’ruf Amin juga pernah dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua.

Bahkan pada Oktober 2023, Ma’ruf sempat berkantor selama lima hari di Papua sebagai bagian dari upaya menangani masalah kesejahteraan dan keamanan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga