Repelita Jakarta - Jenderal (Purn) TNI AD Fachrul Razi menyoroti perkembangan surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di DPR RI.
Ia mengingatkan agar DPR tidak mengabaikan desakan tersebut.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang membahas usulan pemakzulan Gibran pada Rabu (2/7/2025).
Konferensi digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI.
Acara tersebut juga dihadiri pakar hukum tata negara Refly Harun, budayawan Eros Djarot, dan politisi sekaligus pakar telematika Roy Suryo.
Forum Purnawirawan TNI merasa usulan mereka tidak mendapat respons serius dari DPR.
Mereka mendesak DPR dan MPR segera menjalankan tugas karena usulan pemakzulan dianggap telah memenuhi syarat.
Fachrul Razi menyampaikan kekhawatirannya terkait kapasitas Gibran dalam menjalankan posisi Wakil Presiden RI.
Ia mengandaikan dampak jika Prabowo Subianto berhalangan dan Gibran menggantikan posisinya.
Bayangkan jika Presiden Prabowo Subianto tidak dapat menjalankan tugas dan digantikan Gibran Rakabuming Raka.
Apa jadinya bangsa ini, tanya Fachrul Razi.
Ia mendesak DPR agar tidak menunda proses pemakzulan Gibran.
Rakyat Indonesia pun menurutnya menginginkan hal yang sama.
Jangan ditunda karena keterlambatan tidak akan ada gunanya, ujarnya.
Fachrul menegaskan rakyat dari berbagai profesi terus mendesak DPR mengambil langkah sesuai fungsinya.
Ia menyatakan desakan pemakzulan sudah memenuhi syarat menurut Pasal 7A UUD 1945.
Di pasal tersebut disebutkan ada enam alasan yang dapat menjadi dasar pemakzulan, dan paling tidak tiga syarat sudah terpenuhi.
Pertama, Gibran telah melakukan tindakan memalukan atau tercela.
Kedua, ia diduga melakukan korupsi walau belum terbukti di pengadilan.
Ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Menurut Fachrul, aspek tersebut sudah jelas terpenuhi sehingga tinggal DPR mengambil langkah untuk mengusut.
Ia menambahkan kekhawatirannya bahwa Indonesia akan menjadi bahan tertawaan negara lain jika dipimpin oleh seseorang yang tidak layak.
Kalau perlu jangan lama-lama, kasihan bangsa ini.
Nanti jadi bahan tertawaan negara lain, dipimpin oleh tamatan SMP yang tidak jelas ilmunya dan mengaku tidak pernah baca, katanya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan sampai saat ini pimpinan DPR belum menerima surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI.
Belum diterimanya surat tersebut karena masa sidang DPR baru dibuka Selasa (24/6/2025) setelah masa reses.
Surat belum kami terima karena masa sidang baru dibuka dan masih banyak surat menumpuk, kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/7/2025).
Meski begitu, Puan memastikan surat akan dibaca dan diproses sesuai mekanisme jika sudah diterima.
Surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI saat ini masih berada di Sekretariat Jenderal DPR.
Surat sudah diterima Setjen DPR pada masa reses Juni lalu, tetapi masa persidangan baru dimulai sepekan yang lalu.
Puan menegaskan surat-surat yang masuk masih banyak sehingga prosesnya harus menunggu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok