Repelita Jakarta - Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar, menyoroti sikap hati-hati Widodo, mantan bendahara tim pemenangan Jokowi saat Pilgub DKI 2012, dalam menanggapi isu dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Rismon, keterangan Widodo dalam diskusi Rakyat Bersuara yang disiarkan I News TV terkesan menutupi sesuatu.
"Saya kira beliau sangat hati-hati yah, seperti menutupi sesuatu. Oleh karena itu, Bareskrim harusnya progresif," ujar Rismon, Rabu, 2 Juli 2025.
Ia menilai bahwa keterbukaan pihak-pihak yang disebut dalam polemik tersebut perlu ditindaklanjuti oleh aparat hukum.
Rismon menegaskan bahwa penelitiannya telah membuktikan bahwa dokumen ijazah dan skripsi Jokowi yang sempat diunggah kader PSI, Dian Sandi Utama, adalah palsu.
"Kita telah membuktikan ijazah dan skripsi Jokowi palsu. Harusnya Bareskrim mengambil keterangan dari Widodo, David, Anggit, Deni Iskandar, Beathor Suryadi," ucapnya.
Menurutnya, masih banyak nama yang bisa digali keterangannya untuk menguatkan proses penyelidikan.
"Belum lagi yang lainnya yang disebutkan bang Beathor sehingga keterangannya itu bisa menjadi dasar melakukan penyelidikan," lanjutnya.
Rismon mengatakan bahwa Widodo hanya mengakui perannya sebagai bendahara pemenangan Jokowi 2012 dan tidak membantah atau menguatkan dugaan pemalsuan.
Namun Widodo membantah terlibat koordinasi dengan Deni Iskandar dalam proses pemalsuan seperti yang dituduhkan Beathor.
"Silakan (Kepolisian) untuk menginvestigasi siapa dan di mana itu dipalsukan dan pihak mana yang memalsukan. Ini kan berkesesuaian dengan penelitian kami," tambah Rismon.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyimpulkan bahwa dokumen tersebut memang tidak otentik.
"Penelitian kami menyimpulkan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi palsu. Sementara di mana dan siapa yang memalsukan itu belum ditindaklanjuti," tegasnya.
Rismon juga menyayangkan langkah aparat yang justru lebih fokus pada pelaporan balik terhadap pihak-pihak yang mengungkap dugaan ini.
"Justru yang ditindaklanjuti adalah penghasutan lah, menyebarkan berita bohong, kebencian, fitnah, dan lain-lain yang jauh dari esensi untuk menguji keotentikan dari ijazah dari Jokowi," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok.