
Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyampaikan kritik keras terhadap sejumlah partai politik yang dinilai membela Gibran Rakabuming Raka dalam polemik pelepasan lahan hutan.
Lewat akun X pribadinya @msaid_didu, ia menyiratkan adanya pertukaran kepentingan yang membuat partai-partai itu tak berdaya menghadapi posisi Gibran.
Dimaklumi jika PAN, Nasdem, dan Golkar terkesan melindungi Gibran karena PAN dan Nasdem sepertinya ‘terpenjara’ dengan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta Ha selama pemerintahan Jokowi dan Golkar terpenjara banyak proyek makelar.
Pelepasan lahan tersebut merujuk pada program prioritas era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Program yang dimaksud adalah Perhutanan Sosial dan redistribusi lahan, yang bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan.
Namun di lapangan, program ini kerap menuai kontroversi karena dugaan penyimpangan dan minimnya transparansi.
Sejumlah organisasi lingkungan seperti WALHI dan Mongabay Indonesia telah lama mengangkat kekhawatiran tentang penyalahgunaan izin, terutama pada kasus konsesi non-kehutanan.
Sorotan yang muncul antara lain terkait potensi konversi kawasan hutan yang luas demi kepentingan korporasi.
Said Didu juga menyinggung Partai Golkar yang menurutnya memiliki beban sejarah terkait proyek-proyek lobi bisnis yang sarat konflik kepentingan.
Meski pernyataan itu telah ramai diperbincangkan, hingga kini belum ada klarifikasi atau tanggapan resmi dari PAN, NasDem, maupun Golkar. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

