Repelita Jakarta - Isu keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menyulut perdebatan publik meskipun aparat penegak hukum telah memberikan klarifikasi resmi.
Kritik tajam datang dari pengamat politik Rocky Gerung yang menilai pihak istana makin terlihat defensif dalam merespons tudingan tersebut.
Dalam sebuah konferensi pers di kawasan Senayan, Minggu 15 Juni 2025, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa memperlihatkan ijazah presiden ke publik bisa memunculkan dampak yang luas.
Menurut Yakup, jika satu pihak dipaksa membuka dokumen pribadinya, maka hal serupa bisa terjadi pada semua kalangan.
“Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapa pun, kepada kepala daerah mana pun, kepada anggota DPR mana pun, kepada masyarakat sipil mana pun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” ujar Yakup.
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal YouTube pribadinya menyebut pernyataan itu justru memperlihatkan kepanikan berlebihan.
Ia menilai bahwa masyarakat tidak menuntut sekadar selembar ijazah, melainkan kejujuran dari seorang pemimpin.
"Kelihatannya pihak Jokowi makin panik, sehingga mulai mengancam kembali, seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos," kata Rocky.
"Dari mana keterangan psikologi harus dinyatakan bahwa rakyat kita itu kegilaan ijazah Jokowi?" tambahnya.
Rocky mengungkapkan bahwa keraguan publik tidak muncul tanpa alasan.
Menurutnya, ketidakkonsistenan dalam berbagai pernyataan Presiden Jokowi selama ini menumbuhkan kecurigaan hingga pada dokumen akademiknya.
“Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa, bahkan terhadap ijazahnya, dia tidak jujur,” ucapnya.
Ia juga menyebut keresahan masyarakat lahir dari apa yang disebut sebagai pretext psikologis.
“Pretext artinya pandangan awal, bahwa Jokowi tukang bohong,” jelas Rocky.
Lebih lanjut, Rocky menekankan bahwa masalah ini tidak bisa dipandang hanya sebagai perkara pribadi.
Menurutnya, posisi Jokowi sebagai kepala negara menuntut keterbukaan administratif yang harus bisa diakses publik.
“Ini kan bukan soal pidana, di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan, itu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu,” tutur Rocky.
“Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo. Bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara,” sambungnya.
Rocky juga mempertanyakan logika yang digunakan tim hukum Jokowi.
Ia menyebut argumen bahwa negara bisa kacau hanya karena ijazah presiden ditampilkan kepada publik sebagai hal yang tidak masuk akal.
“Jadi jangan dibalik-balik. Seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah, di mana reasoning-nya itu? Kan itu argumen toll, eh sorry, argumen bodoh, eh sorry, sorry, argumen enggak masuk akal alias dungu itu, maksud saya argumennya ya,” tutup Rocky. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
