DPR Kritik Mensos: Jangan Persulit Izin Donasi Bencana, Prioritaskan Selamatkan Nyawa

Repelita Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk tidak menyulitkan prosedur perizinan pengumpulan dana bagi korban bencana.

Persyaratan tersebut jangan sampai menghalangi aliran bantuan dari masyarakat.

“Dalam keadaan darurat, yang utama adalah menyelamatkan nyawa. Maka, mekanisme izin harus disesuaikan, dipermudah, dan jangan menghambat penyaluran bantuan,” ujar Dini dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Dini menjelaskan bahwa aturan penggalangan dana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 kurang fleksibel menghadapi kondisi darurat.

Prosedur yang ada cenderung rumit dan berbelit-belit.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 menekankan ketersediaan dana yang cepat dan tepat sasaran.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema pengecualian prosedur izin atau mekanisme notifikasi cepat bagi penggalangan dana darurat, dengan kewajiban pelaporan setelahnya," ujar Dini.

Dini juga mengingatkan pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk mengelola dana bantuan dari pusat secara efisien, terukur, serta terbuka.

"Pemda wajib memastikan dana ini benar-benar untuk kebutuhan darurat masyarakat: logistik, naungan, layanan kesehatan, dan akses dasar. Pengelolaan harus cepat, namun tetap akuntabel,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa penggalangan dana boleh dilakukan siapa saja, baik individu maupun organisasi, asal mengikuti ketentuan izin.

Namun, ia kemudian menambahkan bahwa pengurusan izin dapat dilakukan setelah proses pengumpulan dana dimulai.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga