Repelita Jakarta - Ketegangan politik nasional kembali meningkat setelah ratusan purnawirawan TNI dari tiga matra menyatakan tuntutan tegas terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Inisiatif yang dipimpin oleh tokoh-tokoh militer senior ini menunjukkan indikasi kuat kemungkinan perubahan dalam peta kekuasaan di Indonesia.
Aksi politik yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI terus berjalan dengan intens.
Pada Jumat, 30 Mei 2025, purnawirawan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara mengadakan konsolidasi di kediaman mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno di Jalan Purwakarta 6, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan dokumen berisi delapan poin tuntutan politik, salah satunya adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memakzulkan Gibran.
Menurut jurnalis senior Hersubeno Arief, dokumen ini akan diminta persetujuan dan tanda tangan dari Try Sutrisno, yang dianggap sebagai tokoh sentral dan pemersatu di antara purnawirawan.
Jika dokumen tersebut disetujui, langkah berikutnya adalah mengirimkannya ke DPR. Proses politik dapat berlangsung dengan cepat setelahnya, ujar Hersubeno.
Gerakan ini mulai mencuat sejak 17 April 2025, ketika 332 purnawirawan dari tiga matra TNI menyampaikan delapan tuntutan politik.
Kelompok ini terdiri dari 103 jenderal AD, 73 laksamana AL, 65 marsekal AU, serta 91 kolonel.
Poin utama tuntutan adalah pemakzulan Gibran, yang dianggap menyangkut masalah konstitusi dan etika demokrasi.
Gerakan ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh militer berpengaruh, termasuk mantan Wakil Panglima TNI Farah Rozi, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn.) Slamet Subiyanto, dan mantan KSAU Marsekal TNI (Purn.) Hanafi Asnan.
Keterlibatan Try Sutrisno, yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan Wakil Presiden RI, memberikan legitimasi kuat sekaligus menjadi simbol pemersatu di kalangan purnawirawan.
Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan sikap berhati-hati menanggapi desakan pemakzulan terhadap Gibran.
Prabowo berada di posisi sulit karena di satu sisi merupakan sekutu politik Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, dan di sisi lain memiliki kedekatan historis dengan para purnawirawan, termasuk Try Sutrisno.
Situasi ini menandai gerakan pemakzulan bukan sekadar ketegangan antara sipil dan militer, tetapi juga ujian politik besar bagi pemerintahan baru dan stabilitas demokrasi Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
