Presiden Prabowo Hentikan Pertambangan Nikel di Pulau Gag, PKR Soroti Perlindungan Lingkungan Raja Ampat

 

Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yos Nggarang menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto menghentikan kegiatan pertambangan nikel PT Gag di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah berani di tengah perbedaan pandangan antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan Kementerian ESDM yang menyatakan tidak ada kerusakan lingkungan.

Namun, mayoritas warga, LSM, serta Kementerian Lingkungan Hidup melihat adanya kerusakan yang telah mengganggu keindahan alam Raja Ampat sebagai ikon wisata dunia.

“Presiden menunjukkan tekad untuk melindungi pulau-pulau kecil dari eksploitasi para pemilik modal,” ujar Yos dalam keterangannya, Selasa, 10 Juni 2025.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat yang selama ini meminta agar lingkungan di Raja Ampat dilindungi dari eksploitasi tambang.

Yos mengatakan kebijakan ini juga menunjukkan konsistensi pemerintah menjalankan Asta Cita, terutama pada poin satu tentang penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, serta poin delapan yang menekankan pada harmoni dengan alam dan budaya.

“Presiden tidak hanya bicara, tapi membuktikannya dengan pembentukan kementerian-kementerian baru yang fokus pada HAM, kebudayaan, dan lingkungan hidup,” tambahnya.

Menurut Yos, kementerian-kementerian tersebut sebelumnya hanya sebagai unit pendukung, namun kini mendapat posisi penting dalam kabinet Prabowo.

PKR pun mengingatkan Kementerian ESDM serta KLHK agar tidak lagi sembarangan menerbitkan izin pertambangan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan.

Ia menyebut bahwa pariwisata semestinya dijadikan andalan negara, bukan dikorbankan demi eksploitasi industri ekstraktif.

“Sangat ironis jika kawasan wisata kelas dunia seperti Raja Ampat justru dikotori oleh aktivitas pertambangan,” ucapnya.

Yos berharap keputusan Presiden ini menjadi momentum bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja maksimal menyelamatkan kekayaan alam Indonesia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga